.png){kind=logo}
KETIK, PALEMBANG – Rosdiana (35), warga Desa Parit Tiga, Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), berdiri di antara deretan pohon kelapa miliknya yang telah menjulang tinggi, Rabu, 29 Juli 2026.
Kebun warisan orang tua itulah, menjadi tumpuan hidup keluarganya.
Ia memilih bertahan berkebun kelapa, ketika sebagian petani mulai melirik beralih menanam sawit.
Pilihan itu tidak mudah, apalagi usia tanaman kelapa berumur sekitar 50 tahun. Produksinya menurun dan ukuran buah semakin kecil.
“Kebun ini titipan orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari sini,” tutur ibu dengan seorang anak berkebutuhan khusus tersebut.
Rosdiana menyebut, berkebun kelapa hanya mampu bertahan.
Berbeda sebelum sawit masuk, komoditi kelapa sangat bisa diandalkan.
Namun sekarang, petani kelapa tertinggal jauh oleh petani sawit.
Harga yang relatif murah, yakni berkisar Rp1.800 perbutir, angka ini sering kali tidak sebanding dengan biaya perawatan, tenaga kerja, dan risiko gagal panen yang dihadapi.
“Dengan harga 1.800 rupiah, itu belum dipotong biaya angkut dan tenaga panen. Kalau dikelola sendiri, memang terasa sedikit, tapi kalau harus membayar buruh cungkil, hampir tidak ada sisa untuk kebutuhan sehari-hari,” keluhnya.
Kesempatan yang sama Andi, petani kelapa lainnya mengatakan, persoalan petani bukan semata-mata soal ada atau tidaknya pasar, melainkan harga dan kepastian pembelian.
Ketika harga turun, petani tetap harus menanggung ongkos panen, membersihkan kebun, dan mengangkut kelapa.
“Harus ada kepastian harga dan pola pembelian yang jelas agar bisa mempertahankan kebun kelapa yang selama ini menjadi sumber penghidupan,” imbuhnya.
Bukan Sekedar Buaian
Di balik deru mesin dan debu proyek pembangunan PT Green Power di Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu, 29 Juli 2026 lalu,. Proyek bioavtur membawa ambisi besar untuk dekarbonisasi, namun tantangan ekologis dan sosial membayangi di depan mata. (Foto: M. Tohir Ketik).
Munculnya investasi PT Green Power untuk mengolah kelapa menjadi bioavtur, bagi petani kelapa yang masih bertahan, berharap menjadi rambu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Melalui industri tersebut bisa mendongkrak nilai jual dan pasar komoditi kelapa yang rendah.
Para petani kelapa di Bumi Sedulang Setudung (motto Banyuasin), ini tidak menginginkan hanya menjadi harapan semua.
Karena mereka sempat terbuai dengan berdirinya pabrik Sentra IKM Pengolahan Sabut Kelapa Banyuasin, oleh pemerintah, tetapi hingga kini tidak beroperasi seperti yang diharapkan.
“Sudah ada contoh pabrik besar yang mangkrak dan tidak pernah menghasilkan apa-apa, padahal dibangun dengan uang rakyat,” ucap Rosdiana, meski tidak tahu persis angka uang negara yang digelontorkan untuk itu.
Bagi Rosdiana, ukuran keberhasilan investasi baru bukan hanya kecanggihan teknologi.
Perusahaan juga harus memberi ruang bagi petani untuk memperoleh manfaat langsung, antara lain melalui pembelian kelapa dari petani tanpa rantai perdagangan yang terlalu panjang.
“Tujuan kami sederhana. Jika ada perusahaan besar yang buka di sini, seharusnya petanilah yang pertama kali mereka sejahterakan,” ujarnya.
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Bagindo Togar BB melihat persoalan bioavtur Banyuasin, mengatakan bahwa keberhasilan proyek tidak dapat dipisahkan dari pilihan komoditas yang dibuat petani.
Kelapa dan sawit sama-sama tanaman perkebunan, tetapi perubahan dari kelapa ke sawit dapat mengubah bentang alam, terutama jika berlangsung dalam skala besar.
Di lahan pasang surut, perubahan tata air juga perlu diperhitungkan.
“Transformasi energi terbang ini dimulai bukan hanya dari laboratorium canggih, melainkan dari tanah berlumpur dan dedaunan pelepah tempat para petani lokal merawat pohon kelapa mereka,” ujarnya.
Karena itu, industri bioavtur semestinya tidak berhenti pada pembangunan pabrik. Hilirisasi harus berjalan bersamaan dengan perlindungan kebun kelapa yang sudah ada.
Pemerintah perlu berhati-hati agar proyek yang membawa nama transisi energi tidak justru menimbulkan biaya ekologis dan sosial yang lebih besar daripada manfaat ekonominya.
“Ini sebenarnya investasi receh, dalam artian dengan misi dekarbonisasi dengan teknologi tinggi nilai investasi ini hanya mencapai Rp 500 miliar. Itu sangatlah receh, bahkan dengan risiko tinggi jika mengalami kegagalan,” katanya.
Ia menjelaskan, hilirisasi kelapa sebenarnya bisa menjadi jalan untuk memperkuat ekonomi petani sekaligus mendukung ketahanan energi.
Syaratnya, industri harus tumbuh dari komoditas yang sudah ada, bukan dengan mengorbankan bentang alam yang menopang kehidupan masyarakat.
“Hilirisasi kelapa lokal mampu menopang kedaulatan energi nasional, sekaligus memastikan berkah ekonomi dari transisi hijau ini benar-benar membumi hingga ke kantong para petani di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Risiko di Balik Perluasan
Rosdiana, petani kelapa di Desa Teluk Payo, Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu, 29 Juli 2026 lalu. Ia tetap setia merawat kebun kelapanya di tengah tantangan zaman. Di balik setiap buah yang ia panen, ada harapan akan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani lokal di tengah wacana hilirisasi bioavtur. (Foto: M. Tohir Ketik)
Bagi Pemerhati Lingkungan dan Aktivis Transisi Energi asal Sumsel Boni Bangun, kebutuhan bahan baku yang besar harus menjadi perhatian sejak awal.
Ia khawatir industri bioavtur justru mendorong perluasan perkebunan ke kawasan hutan.
Menurut Boni, jika bahan baku energi terbarukan diperoleh dengan membuka hutan, manfaat penurunan emisi dari bioavtur menjadi problematis.
Karbon yang tersimpan di vegetasi dan tanah dapat kembali dilepaskan ke atmosfer ketika lahan dibuka.
“Yang terpenting keseriusan negara dalam melihat transisi energi, bukan sekadar proyek atau investasi. Ketika kita mulai berbicara ini proyek investasi, maka banyak yang akan dikorbankan,” tambahnya.
Banyuasin memiliki kawasan hutan yang luas dan ekosistem pesisir yang menopang kehidupan masyarakat.
Kawasan tersebut tidak hanya penting sebagai habitat satwa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai, rawa, hutan mangrove, dan hasil perairan.
Boni menyebut, masyarakat pesisir selama ini memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, termasuk ikan dan hasil perairan lainnya.
Karena itu, perubahan bentang alam tidak hanya berisiko terhadap hutan, tetapi juga ruang ekonomi masyarakat.
“Maka kalau sudah berbicara ekspansi atau perluasan kebun kelapa di kawasan hutan, bagi teman-teman penggiat lingkungan ini adalah sebuah solusi palsu. Kita membabat hutan yang menjadi penyangga untuk menghadapi krisis iklim,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, fungsi kawasan hutan sebagai habitat satwa dilindungi.
Kerusakan habitat dapat memperbesar tekanan terhadap satwa seperti harimau dan gajah sumatera, sekaligus meningkatkan kemungkinan konflik dengan manusia.
Tidak hanya datang dari pembukaan hutan.
Industri besar juga dapat mengubah hubungan petani dengan pasar, jika perusahaan menjadi pembeli utama komoditas.
Ia mengkhawatirkan munculnya ketergantungan petani pada satu industri apabila kelak terdapat aturan atau mekanisme perdagangan yang membuat mereka hanya dapat memasok ke pabrik tertentu.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan sejak awal bahwa investasi tidak menghilangkan pilihan ekonomi masyarakat.
“Seolah-olah merusak ruang hidup mulai dari sektor ekonomi, sosial, sampai lingkungan yang akan terganggu. Bukan manusia saja, satwa juga akan terganggu,” katanya.
Menghitung Kebutuhan Lahan
Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan, terkait pembangunan pabrik bioavtur pemerintah daerah sedang menghitung potensi pengembangan perkebunan kelapa untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.
Pemetaan dilakukan bersama sejumlah pihak dengan mengacu pada tata ruang yang berlaku.
Banyuasin menurut Erwin, merupakan daerah di Sumsel peyumbang buah kelapa terbesar.
Dari data yang dimiliki menunjukkan bahwa, produksi kelapa Sumsel berkisar 67.000-68.000 ton per tahun, Banyuasin menyumbang sekitar 45.000 ton.
Tidak salah Banyuasin, dikenal sebagai bahan baku santan, kopra, dan berbagai produk olahan.
“Pada tahap awal, pabrik bioavtur diperkirakan membutuhkan hampir 200.000 ton kelapa per tahun, tiga kali lipat produksi kelapa Sumsel saat ini, dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar,” bebernya.
Ia melanjutkan, perusahaan juga menjanjikan penyerapan sekitar 500 tenaga kerja.
“Saya berharap tenaga kerjanya dari orang lokal Banyuasin dan sekitar,” sambungnya.
Ia juga mengatakan, bukan hanya dari mana bahan baku akan diperoleh, tetapi juga dari mana tambahan area produksi berasal.
Perluasan kebun, dinyatakan menjadi salah satu opsi pemerintah daerah dan pilihan itu membawa konsekuensi.
Erwin menegaskan, perluasan perkebunan harus mengikuti tata ruang. Pembukaan lahan tidak boleh mengarah ke kawasan yang dilindungi.
Karenanya, pemerintah daerah, akan menggunakan rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu instrumen untuk mencegah pembukaan lahan yang melanggar aturan.
“Tentunya ini semua harus kita pikirkan. Pembukaan lahan dan kebun ini menjadi hal yang cukup serius kalau dibuka tidak dengan cara yang dibenarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Erwin, meningkatnya harga sawit dalam beberapa tahun terakhir, sebagian petani kelapa justru mulai mempertimbangkan mengganti kebunnya dengan sawit.
Berikut menjadi tantangan berikutnya. Jika harga kelapa tidak cukup menarik dibandingkan komoditas lain, terutama sawit, tambahan kebutuhan industri justru bisa berhadapan dengan persoalan pasokan.
Pemerintah Banyuasin dari stabilitas harga dan pengendalian hutan, menargetkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100 sebagai salah satu indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat pekebun.(*)
