KETIK, PACITAN – Kekayaan sejumlah pejabat tinggi setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan tercatat mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, berikut daftar kekayaan 27 kepala OPD dan pimpinan badan usaha daerah di Pacitan:
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Cici Roudlotul Jannah: Rp5.514.257.081
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Acep Suherman: Rp5.450.100.000
3. Kepala Dinas PUPR, Suparlan: Rp3.563.579.349
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian, M Ali Mustofa: Rp3.543.000.000
5. Kepala BPBD, Erwin Andriatmoko: Rp2.948.411.361
6. Kepala Dinas Kesehatan, Daru Mustikoaji: Rp2.463.349.896
7. Kepala Badan Kesbangpol, Turmudi: Rp2.179.390.000
8. Kepala Dinas Pendidikan, Khemal Pandu P: Rp2.094.960.000
9. Kepala BKD, Deni Cahyantoro: Rp1.934.111.990
10. Inspektur, Mahmud: Rp1.922.619.110
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heru Tunggu Widodo: Rp1.804.524.790
12. Kepala DPMPTSP, T. Andi Faliandra: Rp1.596.826.857
13. Kepala Dinas PPKB dan P3A, Jayuk Susilaningtyas: Rp1.268.867.606
14. Direktur RSUD dr. Darsono, Johan Tri Putranto: Rp1.261.788.703
15. Kepala Dinas Perpustakaan, Amat Taufan: Rp1.183.419.222
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sugiyem: Rp1.055.321.732
17. Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Mahendrawan: Rp855.180.436
18. Kepala DKPP, Sugeng Santoso: Rp825.010.000
19. Plt. Kepala BKPSDM, Ika Wahyuningtyas: Rp780.500.000
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dodik Soemarsono: Rp758.600.000
21. Plt. Kepala Bapperida, M Chusnul Fauzi: Rp758.352.764
22. Direktur Perumda Air Minum, Agus Suseno: Rp677.155.964
23. Kepala Disdukcapil, Tri Mudjiharto: Rp513.092.517
24. Kepala Dinas Sosial, Heri Setijono: Rp407.750.000
25. Kepala Disparbudpora, Munirul Ichwan: Rp331.000.000
26. Kepala Satpol PP, Ardyan Wahyudi: Rp33.060.008
27. Kepala Dinas Perikanan, Nanang Hardwijono: Rp10.428.183
Perlu diketahui, LHKPN merupakan laporan harta kekayaan yang disampaikan penyelenggara negara kepada KPK sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi.
Nilai kekayaan dalam laporan tersebut perlu dibaca sesuai rincian aset dan kewajiban yang dilaporkan masing-masing pejabat.
Besaran kekayaan yang tercatat juga tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan.
Laporan tersebut merupakan instrumen keterbukaan informasi yang dapat menjadi salah satu dasar pemantauan publik terhadap penyelenggara negara.(*)
