Dalam dunia public affairs, sebuah pemerintahan tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting adalah memahami filosofi yang melahirkan setiap kebijakan. Program dapat berganti, prioritas pembangunan dapat berubah mengikuti dinamika zaman, tetapi cara seorang pemimpin memandang masyarakat biasanya akan tetap konsisten.
Perspektif itulah yang menarik digunakan untuk membaca kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Selama ini publik mengenal berbagai program Pemerintah Kabupaten Bandung secara terpisah. Program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) dipahami sebagai program pendidikan. Program Bisyarah atau Insentif Guru Ngaji dianggap sebagai kebijakan keagamaan. Program Dana Bergulir Tanpa Bunga Tanpa Jaminan ditempatkan sebagai program ekonomi kerakyatan. Pembangunan 5 RSUD Bedas berbicara tentang pelayanan kesehatan. Air bersih dan pembangunan jalan masuk dalam kategori pelayanan dasar dan infrastruktur.
Padahal jika seluruh kebijakan tersebut dibaca sebagai satu kesatuan, tampak sebuah pola yang relatif konsisten. Pola ini mengingatkan pada konsep servant leadership yang diperkenalkan Robert K. Greenleaf pada awal 1970-an. Greenleaf menggeser cara pandang tradisional mengenai kepemimpinan. Seorang pemimpin, menurutnya, tidak menempatkan diri sebagai pusat kekuasaan. Sebaliknya, ia hadir terlebih dahulu sebagai pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
Karena itu, pertanyaan mendasar dalam servant leadership bukanlah "Apa yang membuat pemerintah terlihat hebat?", melainkan "Apa yang paling dibutuhkan masyarakat?"
Cara berpikir seperti inilah yang tampaknya dapat menjelaskan arah berbagai kebijakan Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) sejak dilantik sebagai Bupati Bandung periode pertama hingga periode kedua saat ini.
Program BESTI, misalnya, tidak hanya berbicara mengenai beasiswa. Program ini berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik, tetapi terhambat melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya. Pemerintah memilih menjawab persoalan tersebut dengan membuka akses pendidikan tinggi sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendekatan serupa terlihat pada pemberian bisyarah kepada sekitar 17 ribu guru ngaji di Kabupaten Bandung. Selama bertahun-tahun, guru ngaji menjalankan fungsi sosial yang sangat penting dalam membangun karakter masyarakat, namun relatif berada di luar perhatian kebijakan publik. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pengakuan sekaligus dukungan terhadap peran mereka sebagai bagian dari pembangunan manusia.
Di bidang ekonomi, arah kebijakannya pun memperlihatkan pola yang sama. Dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan bukan sekadar program pembiayaan, tetapi ikhtiar memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi seperti bank emok atau rentenir yang selama ini membebani ekonomi keluarga.
Pada sektor kesehatan, pembangunan 5 RSUD Bedas di wilayah timur dan selatan Kabupaten Bandung juga memperlihatkan pendekatan yang identik. Rumah sakit dibangun bukan semata untuk menambah aset pemerintah daerah, tetapi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sebelumnya harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh layanan medis.
Logika yang sama dapat ditemukan pada perluasan layanan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja maupun pembangunan infrastruktur jalan yang terus diarahkan menjangkau kawasan-kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Infrastruktur diposisikan bukan sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai sarana memperkuat pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat.
Jika dipetakan, seluruh kebijakan tersebut membentuk satu benang merah yang cukup jelas. Pendidikan, keagamaan, ekonomi rakyat, kesehatan, pelayanan dasar, hingga infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruhnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai inti pembangunan.
Dalam perspektif public affairs, pola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun proyek, tetapi berusaha menjawab persoalan publik melalui kebijakan yang saling terhubung.
Filosofi tersebut tidak hanya tercermin dalam program, tetapi juga dalam cara kepemimpinan dijalankan. Berbagai forum saat KDS menjabat di periode pertama seperti Saba Desa, Bunga Desa, Rembug Bedas, dan Jumat Keliling memperlihatkan pendekatan pemerintahan yang berupaya mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi hadir langsung untuk mendengar persoalan di lapangan sebelum menentukan arah kebijakan. Negara hadir di tengah masyarakat.
Pendekatan itu terlihat semakin jelas saat ini dalam penanganan banjir di kawasan Bojongsoang dan sekitarnya. Persoalan banjir merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak kewenangan, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, KDS tidak hanya memimpin rapat koordinasi, tetapi juga turun langsung meninjau lokasi banjir, memantau perkembangan penanganan, serta mendorong pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Gagasan pembangunan danau retensi di Desa Tegalluar, percepatan normalisasi Sungai Cikeruh, hingga penguatan kolaborasi dengan DPR RI memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan publik dipandang sebagai kerja bersama berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya tanggung jawab satu institusi.
Dalam kajian public affairs, pendekatan seperti ini memiliki makna penting. Sebuah kebijakan akan lebih efektif apabila dibangun melalui kolaborasi lintas aktor, karena persoalan publik pada dasarnya tidak pernah berdiri sendiri.
Tentu, perjalanan pembangunan Kabupaten Bandung belum selesai. Tantangan seperti banjir, sampah, tata ruang, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian berkelanjutan. Tidak ada model kepemimpinan yang bebas dari kritik, sebagaimana tidak ada pemerintahan yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu singkat.
Namun apabila kepemimpinan Bupati KDS dibaca melalui perspektif servant leadership, tampak adanya konsistensi dalam cara pemerintah menentukan titik awal pembangunan. Bukan dimulai dari proyek yang ingin dibangun, melainkan dari persoalan yang paling dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, sejarah dan legacy sebuah kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang berhasil dilaksanakan. Yang lebih penting adalah apakah program-program tersebut lahir dari sebuah filosofi yang jelas dan mampu membentuk cara kerja pemerintahan secara berkelanjutan.
Dalam konteks itulah, servant leadership menjadi menarik untuk dibaca, bukan sekadar sebagai konsep kepemimpinan, tetapi sebagai perspektif untuk memahami arah pembangunan Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna.(*)
*) Iwa Ahmad Sugriwa, adalah Public Affairs & Strategic Communication Advisor Bale PASCAD
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.
