KETIK, MALANG – Selama puluhan tahun pascameletusnya tragedi G30S tahun 1965, Kota Malang dipimpin oleh wali kota berlatar belakang militer. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menstabilkan kondisi politik dan keamanan di Kota Malang.
Sejarawan Malang, Agung H. Buana, menjelaskan kepemimpinan wali kota dari unsur militer bermula sejak tahun 1966 dan baru berakhir pada 2003. Berdasarkan catatan sejarah, pada periode 1966–1968, Kota Malang dipimpin oleh Caretaker Kol. M. Ng. Soedarto, yang kemudian dilanjutkan oleh Kol. R. Indra Soedarmadji pada 1968–1973.
Selanjutnya, Kolonel Soegiyono menjabat Wali Kota Malang pada rentang 1973–1983, disusul Drs. Soeprapto yang menjabat dalam periode singkat pada 1983.
Pada 1983–1988, posisi wali kota diisi oleh dr. H. Tom Uripan N., S.H., yang menurut Agung berlatar belakang dokter militer. Setelah itu, H. M. Soesamto memimpin Kota Malang pada 1988–1998. Ia merupakan perwira militer yang juga dekat dengan bidang sosial dan budaya.
Potret Wali Kota Malang dari tahun 1919 hingga 1983 di Balai Kota Malang. (Foto: Lutfia/Ketik.com)
Kemudian, Kol. Inf. H. Suyitno menjadi wali kota pada 1998-2003 sekaligus menutup periode panjang kepemimpinan wali kota berlatar belakang militer di Kota Malang.
"Jadi sejak tahun 1966 sampai 2003 itu Wali Kota Malang selalu diisi oleh perwira militer minimal berpangkat letkol, maksimal berpangkat kolonel. Artinya keberadaan militer dipergunakan untuk menjamin kestabilan politik maupun keamanan. Ini bisa dipahami karena Malang mempunyai kemajemukan luar biasa sehingga diperlukan wali kota yang latar belakang militer," ujarnya, Rabu 30 September 2026.
Menurutnya, tidak semua daerah menerapkan kebijakan serupa pascatragedi tersebut. Pemerintah saat itu menilai militer memiliki struktur hierarki terpusat yang lebih efektif jika ditempatkan sebagai kepala daerah.
"Ada beberapa daerah yang pasca-tahun '65 dipimpin oleh berbackground militer. Memang bertugas pada saat itu untuk memulihkan keamanan, stabilitas politik, dan ekonomi. Namun tingkat kerawanan, kompleksitas di masing-masing kabupaten/kota berbeda. Itu menjadi ukuran apakah ditempatkan militer atau tidak," sebut Agung.
Potret Wali Kota Malang yang menjabat dari tahun 1983 sampai saat ini di Balai Kota Malang. (Foto: Lutfia/Ketik.com)
Pada tahun 1966 hingga awal 1970 menjadi titik berat stabilitas keamanan sehingga perwira militer yang ditempatkan sebagai pemimpin daerah diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan sekaligus menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Baru setelah lima tahun pertama, pendekatan berkembang dengan menunjuk perwira militer yang memiliki kemampuan tertentu dalam membangun hubungan dengan masyarakat.
"Seperti contohnya Wali Kota Soegiyono, dia disebut Arek Malang sebagai Ebes e (ayahnya) Arek Malang karena punya pendekatan pada sisi olahraga. Seperti sepak bola, otomotif, dan lain-lain. Beliau bisa menggerakkan elemen masyarakat untuk mengisi pembangunan. Artinya pola yang baru untuk menggerakkan masyarakat melalui sektor-sektor lain," ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Tom Uripan yang berlatar belakang dokter militer melakukan stabilisasi melalui peningkatan fasilitas kesehatan. Begitu pula dengan Soesamto yang aktif menggerakkan sektor sosial budaya, khususnya kesenian.
"Meskipun background militer namun dia mempunyai pendekatan tersendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjamin kestabilan. Kalau yang awal kestabilan keamanan, maka selanjutnya adalah kestabilan di bidang ekonomi," pungkasnya.(*)
