KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa belum menerima surat usulan resmi sebagai dasar penerbitan rekomendasi pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang baru.
“Sampai saya menulis caption ini Selasa, 28 April 2026, pukul 10.05 WIB, surat pengajuan rekomendasi dimaksud belum masuk ke jajaran Pemprov Jatim,” ujar Gubernur Khofofah dalam unggahan di akun instagram resminya, @khofifah.Ip.
Di tubuh DPRD Surabaya memang terjadi pergantian kepemimpinan. Pekan lalu, PDI Perjuangan menunjuk Syaifuddin Zuhri sebagai ketua dewan menggantian Adi Sutarwijono yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Gubernur Khofifah mengaku sangat memahami harapan masyarakat agar proses pengisian Ketua DPRD Kota Surabaya dapat segera tuntas.
“InsyaAllah, begitu surat masuk dan dokumen lengkap, proses akan segera kami tindak lanjuti. Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga kesinambungan kerja-kerja pelayanan publik dan fungsi legislasi di Kota Surabaya,” ucap dia.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga meminta untuk mengawal bersama agar proses berjalan lancar demi kemajuan dan kebaikan masyarakat Kota Pahlawan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan setiap proses berjalan tertib, adil dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Sebelumnya, DPRD Surabaya sudah mengusulkan Saifuddin Zuhri untuk menggantikan mendiang Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD Surabaya masa jabatan 2024-2029 melalui Rapat Paripurna pada Senin, 27 April 2026.
Syaifuddin Zuhri atau akrab disapa Ipuk mengatakan bahwa surat resmi dari PDIP sudah ada di DPRD Surabaya dan kini tinggal menunggu secara administratif rekomendasi dari gubernur, lalu menjadi rujukan untuk paripurna secara fakto. (*)
