KETIK, JAKARTA – Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik.
Kedua lembaga baru tersebut digadang-gadang akan menjadi pusat pembinaan sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus wadah pencetak pemimpin Indonesia di masa depan.
Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan bahwa pembentukan URI dan BPPK merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem pendidikan yang terintegrasi, mulai dari jenjang sekolah hingga penempatan lulusan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
"Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," ujar Donny usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Donny, URI bukan sekadar perguruan tinggi baru, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional yang akan terhubung dengan sejumlah institusi strategis di bawah naungan BPPK.
Sedikitnya terdapat tiga institusi yang akan berada di bawah koordinasi BPPK, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," katanya.
Donny mengungkapkan, pemerintah berencana membangun 10 kampus Universitas Republik Indonesia di berbagai daerah. Selain itu, BPPK juga akan mengintegrasikan sejumlah lembaga yang telah ada, seperti Sekolah Unggulan Garuda dan LAN.
Tidak hanya itu, peran LAN nantinya akan diperluas. Jika sebelumnya hanya berfokus pada pengembangan aparatur sipil negara (ASN), ke depan lembaga tersebut juga akan menyiapkan talenta-talenta terbaik untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia di BUMN.
"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan khususnya untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," jelas Donny.
Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, pemerintah telah meluncurkan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang saat ini membina 399 pegawai baru BUMN.
Program tersebut dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta wawasan kebangsaan bagi generasi penerus yang diproyeksikan menjadi pemimpin Indonesia pada masa mendatang.
Donny menyebut konsep URI dan BPPK mengadopsi sejumlah model pendidikan kepemimpinan dari luar negeri, salah satunya École Nationale d'Administration (ENA) atau Institut National du Service Public (INSP) di Prancis.
"Melalui BPPK, kita ingin membangun ekosistem pembinaan talenta nasional yang berkesinambungan, mulai dari pendidikan karakter, penguatan kapasitas intelektual, hingga keterampilan kepemimpinan dan manajerial," ungkapnya.
Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah berencana membangun kantor URI dan BPPK di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, di atas lahan perkebunan milik PTPN yang akan dialihfungsikan.
Sementara itu, operasional awal akan dilakukan di kantor BP BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Meski demikian, Donny menegaskan URI tidak akan mengambil alih peran kementerian yang selama ini membidangi pendidikan tinggi.
Sebaliknya, URI akan menjadi pelengkap yang memperkuat sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menyiapkan SDM unggul untuk sektor pemerintahan dan BUMN.
Terkait kebutuhan anggaran, Donny menyebut pemerintah masih melakukan perhitungan dan penyusunan kebutuhan pembiayaan untuk akhir tahun 2026 dan tahun anggaran berikutnya.(*)
