Bupati Situbondo Serahkan Insentif RT dan RW

KETIK, SITUBONDO – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyerahkan insentif kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan, Selasa 20 Oktober 2026.

Penyerahan insentif tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap peran RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Bupati Situbondo yang akrab dipanggil Mas Rio, menyampaikan bahwa keberadaan RT dan RW memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan, memperkuat kebersamaan, serta membantu pemerintah daerah menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Mas Rio, RT dan RW juga menjadi penghubung antara pemerintah desa maupun kelurahan dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi, menyampaikan informasi, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan bawah.

"Melalui pemberian insentif tersebut, diharapkan para ketua RT dan RW semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kekompakan warga, dan mendukung pembangunan daerah," kata Mas Rio.

Mas Rio berharap, Pemerintah Kabupaten Situbondo terus sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta RT dan RW terus diperkuat demi mewujudkan masyarakat Situbondo yang sejahtera dan naik kelas.

Lebih lanjut, Mas Rio mengatakan, penyaluran Honorarium RT dan RW se-Kabupaten Situbondo yang dilakukan Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo dilakukan non tunai.

"Honorarium bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kabupaten Situbondo ini dilakukan melalui rekening Bank Jatim. Bagi RT dan RW yang giat melakukan pemutakhiran data kependudukan secara akurat akan ditambah honoriumnya di tahun 2027," ujar Mas Rio.

Langkah ini, lanjut Mas Rio, dinilai krusial karena hingga saat ini data pasti mengenai jumlah penduduk secara presisi masih menjadi tantangan, mengingat adanya variasi data di berbagai sektor.
Pemutakhiran data ini memiliki keterkaitan erat dengan struktur anggaran, seperti Rencana Strategis Penurunan Angka Kemiskinan.

Oleh karena itu, imbuh Mas Rio, para pengurus Rukun Tetangga (RT) akan digerakkan secara langsung di lapangan untuk melakukan pemutakhiran data secara riil. Meski demikian, sistem ini tetap memerlukan proses pengerjaan dan dukungan yang matang, termasuk penyiapan tambahan honorarium bagi para RT.

Selain pendataan, lanjut Mas Rio, pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi sorotan utama dalam upaya menekan angka kemiskinan. Investasi di wilayah Situbondo tercatat tumbuh hingga 180%, namun sebagian besar masih berasal dari investor lokal.

"Kendala utama masuknya investasi dari luar daerah adalah masih tingginya rasio Non-Performing Loan (NPL). Pemerintah optimis jika NPL dapat ditekan di bawah 10%, investor luar akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya," kata Mas Rio.

Di samping itu, imbuh Mas Rio, peningkatan produksi barang dan jasa di sektor pertanian serta konsumsi rumah tangga juga terus didorong untuk menggeliatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Berbagai strategi taktis penurunan angka kemiskinan dapat tercapai lebih cepat dan akurat, maka melalui validasi data riil di tingkat RT harus terus di update," pungkas Mas Rio.

Sementara itu, berdasarkan keterangan PLH Kepala DPMD, Andi Fitriono mengatakan, rincian jumlah penerima honorarium tersebut, sebanyak 3.346 RT dan jumlah RW sebanyak 1.113 RW. Sedangkan, total Anggaran: Rp2.238.500.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

"Hingga saat ini, data jumlah RT dan RW penerima honorarium masih tetap sama seperti tahun lalu dan belum ada penambahan honorium ke RT dan RW. Rencana kedepan, sesuai dengan arahan Bupati Situbondo, direncanakan akan ada penambahan nominal honorarium pada tahun depan," jelas Andi.

Penambahan honorium tersebut, kata Andi, nantinya akan disesuaikan dengan catatan atau kontribusi para RT dan RW dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai data, termasuk data terkait penanganan kemiskinan ekstrem (desil) yang sedang tren saat ini. (*)