KETIK, SUMEDANG – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menjadi perhatian utama dalam kuliah umum Pancasila yang digelar Institut Teknologi Bandung di Kampus Jatinangor, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 24 April 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Persiapan Bersama (Ditsama) ini diikuti lebih dari 2.500 mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB) Angkatan 2025, baik secara luring di GKU 2 maupun daring melalui Zoom dan YouTube.
Kuliah umum diawali dengan pembacaan komitmen nilai mahasiswa ITB yang menegaskan pentingnya integritas, kejujuran akademik, dan etika, sebagai landasan dalam menghadapi era disrupsi.
Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Magelang, M. Imam Gogor A. A. selaku narasumber memaparkan, bahwa kemajuan teknologi harus dikendalikan oleh nilai kebangsaan agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Imam Gogor menegaskan bahwa AI tidak bersifat netral.
Menurutnya, algoritma dibangun oleh manusia, sehingga nilai, kepentingan, dan bias ikut melekat di dalamnya.
“Kalau manusia yang merancang tidak punya nilai, maka teknologi bisa menjadi ancaman. Di sinilah Pancasila menjadi filter,” katanya dikutip dari laman resmi itb.ac.id, Minggu, 26 April 2026.
Ia kemudian menguraikan empat tantangan utama abad ke-21 yang berkaitan langsung dengan perkembangan teknologi:
Pertama, etika teknologi dan AI.
Ia menyebut tanpa kendali nilai, AI berpotensi mendorong “kehilangan kepekaan moral”, di mana keputusan diambil hanya berdasarkan efisiensi algoritma tanpa mempertimbangkan kemanusiaan.
Sila pertama dan kedua dinilai menjadi landasan untuk menjaga martabat manusia.
Kedua, ekonomi digital dan ketimpangan.
Imam Gogor menilai transformasi digital kerap hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ia mengingatkan pentingnya sila kelima agar inovasi teknologi juga menghadirkan keadilan sosial hingga ke daerah.
Ketiga, polarisasi media sosial.
Ia menyinggung fenomena filter bubble dan echo chamber yang memperkuat perpecahan.
Dalam konteks ini, sila ketiga dinilai relevan untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Keempat, demokrasi digital.
Ia menilai arus informasi yang cepat sering kali menggiring opini publik tanpa proses musyawarah yang matang.
Sila keempat menjadi pengingat bahwa keputusan harus diambil dengan kebijaksanaan, bukan sekadar mengikuti tren viral.
Berdasarkan pengalamannya selama 26 tahun bertugas di berbagai wilayah Indonesia, dari Merauke hingga Aceh, ia melihat langsung bagaimana nilai kebangsaan menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan sosial di tengah perubahan.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu mengendalikan arah pemanfaatannya.
"Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Pertanyaannya, apakah kalian akan membangun bangsa ini dengan arsitektur nilai yang benar?" ujarnya.
Sementara itu, Direktur Ditsama ITB, Fatimah Arifatino, dalam sambutannya menyampaikan bahwa laju teknologi yang cepat sering kali melampaui kesiapan nilai manusia.
"Pancasila bukan hanya sekadar simbol atau dokumen, tetapi pondasi hidup dan arsitektur nilai yang membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Pancasila menjaga agar kemajuan tetap berpijak pada kemanusiaan," ujar Prof. Fatimah.(*)
