Banyak Siswa Tak Masuk Sekolah Negeri di Malang, Akademisi Unisma: Jangan Sampai Putus Sekolah

KETIK, MALANG – Fenomena banyaknya siswa di Kota Malang yang tidak bisa masuk sekolah negeri mencuri perhatian banyak pihak. Salah satunya akademisi pendidikan sekaligus Wakil Rektor III Universitas Islam Malang (Unisma), Dr. H. Muhammad Yunus, M.Pd., yang turut menanggapi isu tersebut.

Menurutnya, siswa Kota Malang harus tetap bersekolah meski di swasta, sehingga pemerintah dapat lebih memperhatikan siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Momentum SPMB telah memasuki fase yang kian hari semakin memanas. Pasalnya, banyak siswa di Kota Malang yang tidak dapat masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota.

Isu ini menjadi perbincangan di seluruh Kota Malang. Akademisi pendidikan Unisma yang juga Wakil Rektor III, Dr. H. Muhammad Yunus, M.Pd., menyampaikan bahwa pembagian peran antara sekolah negeri dan swasta sudah cukup seimbang.

Menurut data, sekolah menengah pertama di Kota Malang terdapat 31 SMP negeri dan 89 SMP swasta. Dengan jumlah lulusan sekolah dasar sebanyak 13.792 siswa, sementara pagu yang disediakan SMP negeri hanya 7.360 siswa. Selain itu, lulusan TK/RA sebanyak 12.947 siswa, dengan pagu SD negeri hanya 8.568 siswa.

Menurut Yunus, kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri. Dalam hal ini, kualitas lulusan juga menjadi pertimbangan untuk dapat masuk sekolah negeri. Namun, sekolah swasta hadir untuk menyediakan tempat bagi siswa untuk menempuh pendidikan.

Yunus menegaskan bahwa pemerintah harus dapat mengakomodasi seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, secara seimbang.

“Menurut saya menjadi tidak tepat kalau pemerintah harus mengakomodasi semuanya di negeri. Yang perlu diperhatikan adalah atensi pemerintah baik kepada sekolah negeri maupun swasta. Ini harus berimbang, dan saya pikir sampai hari ini juga sudah cukup berimbang,” ucapnya.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyak masyarakat Kota Malang enggan menyekolahkan anak di swasta karena adanya biaya tambahan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat skala prioritas bagi sekolah negeri untuk siswa yang membutuhkan, sementara yang mampu dapat diarahkan ke sekolah swasta.

Saat ini, kualitas sekolah swasta juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Dengan biaya yang sedikit lebih tinggi, banyak fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Tidak sedikit orang tua yang justru memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Menurut Yunus, yang paling penting adalah memastikan tidak ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya.

“Yang terpenting di sini bagi saya adalah jangan sampai terjadi anak putus sekolah atau tidak sekolah. Jangan sampai ada anak tidak sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikannya,” tutur Yunus.

“Ini yang harus dipilah, bukan semuanya harus ditampung di negeri. Kalau semuanya ditampung di negeri, justru akan menjadi masalah bagi lembaga pendidikan swasta itu sendiri,” imbuhnya.

Yunus juga menyampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan berada pada tiga pemangku kepentingan, yakni pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Karena itu, bukan hanya pemerintah yang berperan dalam kebijakan, tetapi juga pendampingan orang tua terhadap anak selama proses pendidikan.

“Pendidikan itu tanggung jawab tiga stakeholder: pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Tanggung jawab itu bisa berupa pembiayaan, fasilitas, maupun pembinaan. Semua harus sinergi. Orang tua tidak boleh hanya pasrah terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga harus ikut memikirkan,” jelas Wakil Rektor III Unisma tersebut.

Yunus juga mengungkapkan bahwa kuota sekolah negeri di Kota Malang memang tidak bertambah karena tidak ada penambahan ruang kelas, sementara sekolah swasta terus berkembang.

Menurutnya, pembagian porsi sekolah negeri dan swasta sudah mendekati 50:50, hanya saja pemerintah perlu mengarahkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ke sekolah swasta.

“Karena pemerintah tidak menambah ruang kelas, itu bisa jadi salah satu alasan. Di sisi lain, pendidikan swasta juga sudah menjamur dan berdiri sejak lama. Jangan sampai justru ditutup karena kekurangan siswa. Jadi menurut saya, jumlah ini sudah sekitar 50:50,” ungkapnya.

Yunus berharap pemerintah dapat terus meningkatkan mutu SPMB 2026. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar memahami bahwa lembaga pendidikan negeri dan swasta harus berjalan seimbang, serta setiap individu perlu meningkatkan kualitas diri untuk mencapai sekolah yang diinginkan.

Ia juga mengingatkan agar lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Mari kita membuka diri bahwa lembaga pendidikan negeri dan swasta harus kita lihat secara seimbang, karena sejatinya kualitas manusia ditentukan oleh kemampuan masing-masing individu siswa,” ujarnya.

“Saya melihat baik negeri maupun swasta dari tahun ke tahun terus mengevaluasi dan berupaya meningkatkan mutu. Jadi, kalau tidak diterima di negeri dan masih ada kemampuan biaya, jangan sampai putus sekolah,” tambahnya.