KETIK, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemadaman darat menjadi prioritas karena operasi udara menghadapi kendala asap dan terbatasnya jarak pandang.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ph.D., unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan jajaran terkait di Kalimantan Tengah, Selasa, 22 September 2026
Kapuas memiliki luas wilayah lebih dari 17.000 kilometer persegi, dengan sekitar 12.000 kilometer persegi di antaranya merupakan kawasan hutan. Luas wilayah dan kondisi geografis tersebut menjadi tantangan dalam pemadaman, terutama karena keterbatasan akses menuju sejumlah lokasi kebakaran.
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, S.P. melaporkan bahwa pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat telah mengerahkan personel untuk menangani karhutla. Pemkab Kapuas juga membutuhkan penguatan sarana dan prasarana, seperti sumur bor, akses menuju lokasi kebakaran, serta armada pemadam.
Suharyanto meminta posko penanggulangan bencana di Kapuas dioptimalkan sebagai pusat koordinasi operasi harian. Evaluasi kondisi kebakaran dilakukan setiap sore atau malam untuk menentukan titik prioritas, kebutuhan personel, dan peralatan di masing-masing lokasi.
“Kita tidak hanya menyuruh, tetapi harus memberikan solusi. Peralatan harus dihitung secara spesifik sesuai kebutuhan di setiap titik kebakaran,” tegas Suharyanto.
Pembagian personel melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan. Kebutuhan pompa, selang, alat pelindung diri, serta perlengkapan lainnya juga harus disesuaikan dengan kondisi setiap titik kebakaran.
BNPB menekankan pembaruan data personel dan kondisi karhutla secara berkala untuk memastikan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan.
“Yang dipadamkan setiap hari harus lebih banyak daripada titik kebakaran baru. Kalau tidak, luas kebakaran akan terus bertambah,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan pemantauan berkelanjutan karena kawasan yang telah dipadamkan masih berpotensi kembali terbakar.
BNPB juga menyiapkan dukungan perlengkapan pemadaman untuk satgas darat yang terdiri atas 15 personel. Jika jumlah personel BPBD tidak mencukupi, peralatan dapat dialokasikan kepada unsur TNI, Polri, Manggala Agni, maupun relawan.
Sementara itu, operasi udara menghadapi kendala akibat asap dan terbatasnya jarak pandang. BNPB telah menyediakan enam helikopter water bombing, tetapi sebagian armada mengalami kendala operasional.
Dua helikopter yang digeser ke Sampit dan Pangkalan Bun masih dapat beroperasi, sedangkan dukungan operasi udara untuk Kuala Kapuas belum optimal.
BNPB juga mengoperasikan dua pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Kalimantan Selatan dan Pangkalan Bun dengan sasaran Pulang Pisau, Kuala Kapuas, dan Palangka Raya. Namun, pelaksanaan OMC menghadapi keterbatasan pertumbuhan awan hujan pada musim kemarau.
Selain karhutla, Pemkab Kapuas melaporkan kondisi sumber air baku yang mengalami kekeruhan dan peningkatan kadar garam. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih masyarakat yang bergantung pada sumber air sungai.
BNPB mempertimbangkan dukungan mobil tangki air dan mobil pengolahan air untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Suharyanto mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, pemadam kebakaran, Manggala Agni, dan masyarakat dalam penanganan karhutla. Ia meminta seluruh unsur terus memperkuat koordinasi dan menyesuaikan pengerahan sumber daya dengan kondisi terbaru di lapangan.
