KETIK, CILACAP – Momen singkat terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto menyapa langsung Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumelar, dalam agenda groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap, Rabu, 29 April 2026.
Sapaan tersebut bukan sekadar interaksi biasa, tetapi disebut sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis serikat pekerja dalam menjaga arah kebijakan energi nasional.
Di tengah masifnya pembangunan hilirisasi, keberadaan FSPPB menjadi elemen penting dalam memastikan pengelolaan energi tetap berpihak pada kepentingan bangsa.
Interaksi keduanya bukan yang pertama.
Sebelumnya, pada peresmian proyek Refinery Development Master Plan Kilang Pertamina Balikpapan, 12 Januari 2026 lalu, keduanya juga sempat berdialog mengenai penguatan sektor energi nasional.
FSPPB Pastikan Hilirisasi Tak Melenceng dari Kepentingan Rakyat
Proyek hilirisasi tahap II ini memiliki nilai investasi mencapai Rp116 triliun. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat infrastruktur energi yang dikelola PT Pertamina (Persero).
Di antaranya pembangunan fasilitas kilang gasoline di Dumai dan Cilacap dengan kapasitas gabungan 62 ribu barel per hari.
Proyek ini ditargetkan mampu menekan impor gasoline hingga 2 juta kiloliter.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat infrastruktur distribusi melalui pembangunan terminal tangki BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan total kapasitas mencapai 153 ribu kiloliter.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan pemerataan energi hingga ke wilayah terpencil.
FSPPB menyebut keterlibatan pekerja dalam proyek strategis nasional menjadi kunci agar hilirisasi tidak melenceng dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Bagi kami, hilirisasi bukan sekadar investasi, tetapi upaya memastikan kekayaan alam dikelola secara mandiri oleh bangsa sendiri,” ujar Arie Gumelar.
Selain sektor migas, proyek ini juga mencakup pengembangan di sektor mineral dan pertanian, seperti pengolahan batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, hingga pengolahan hasil bumi di Maluku Tengah.
Melalui sinergi antara pemerintah dan pekerja, FSPPB optimistis Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara industri mandiri yang berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi Pertamina sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional.(*)
