KETIK, JAKARTA – Sekitar 200 demonstran ditahan polisi di Delhi, India, saat memprotes revisi daftar pemilih yang dilaporkan menghapus sekitar 130 juta nama.
Dalam aksi tersebut, empat jurnalis dari dua media digital juga dilaporkan ikut ditangkap ketika menjalankan tugas peliputan.
Dilansir dari Reuters, Sabtu, 10 Oktober 2026, demonstrasi tersebut digelar untuk mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, mengundurkan diri. Para pengunjuk rasa mempersoalkan perubahan daftar pemilih dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut.
Pemimpin Partai Kecoak India (CJP), Abhijeet Dipke, turut ditangkap dalam rangkaian aksi tersebut.
CJP dikenal sebagai gerakan satire yang menuding revisi daftar pemilih dilakukan untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Saat demonstrasi berlangsung di New Delhi, sejumlah anak muda berusaha menghindari kejaran polisi sambil meneriakkan seruan perlawanan.
"Hidup revolusi!" teriak sejumlah demonstran.
Salah seorang peserta aksi, Yogendra Solanki, mengecam tindakan aparat setelah dirinya diseret masuk ke dalam bus polisi.
"Ini melanggar hak-hak rakyat dan negara tidak akan menolerir hal ini lagi," kata Solanki kepada Reuters.
Sementara itu, Dipke ditangkap di bandara setelah tiba dari Mumbai. Ia disebut menantang polisi ketika berhadapan dengan aparat.
"Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian," ujar Dipke.
Penangkapan juga dilaporkan menimpa empat wartawan dari dua media digital yang tengah meliput demonstrasi. Selain itu, sejumlah pengacara yang berunjuk rasa di luar gedung Mahkamah Agung juga dilaporkan ditahan, berdasarkan keterangan asosiasi pengacara melalui media sosial X.
CJP mengecam penangkapan para demonstran dan menyebut tindakan tersebut sebagai "penyadapan terencana" yang bertujuan melemahkan gerakan anak muda.
Demonstrasi itu merupakan bagian dari rangkaian protes yang telah berlangsung sejak pekan sebelumnya.
Aksi pada Sabtu direncanakan berlangsung di Jantar Mantar, New Delhi, dan disebut sebagai demonstrasi terbesar yang digelar CJP terkait polemik daftar pemilih.
Namun, Kepolisian Delhi sehari sebelumnya menyatakan tidak memberikan izin karena permohonan demonstrasi diajukan melewati batas waktu.
Aparat juga memperingatkan akan menangkap peserta yang tetap menggelar aksi dengan melanggar larangan tersebut.
Para pemimpin CJP menolak keputusan kepolisian dan menyatakan tetap akan melanjutkan demonstrasi.
Menjelang aksi, puluhan ribu personel kepolisian dan aparat paramiliter dikerahkan untuk mengamankan situasi.
Otoritas juga menutup puluhan stasiun metro, membatalkan sejumlah perjalanan kereta menuju New Delhi, serta menghentikan layanan internet dalam radius empat kilometer dari lokasi demonstrasi sejak Jumat malam.
Di tengah gelombang protes, partai-partai oposisi India telah lama menuduh pemerintahan Modi memanipulasi daftar pemilih demi kepentingan politik.
Namun, KPU India dan BJP membantah tuduhan manipulasi tersebut. Ketua KPU Gyanesh Kumar belum memberikan tanggapan atas tuduhan yang disampaikan para pengunjuk rasa dalam laporan yang dirujuk.
BJP menyatakan popularitas Modi dan pertumbuhan ekonomi India menjadi faktor yang mendukung elektabilitas partai.
Partai tersebut juga menuding kelompok oposisi berupaya menyesatkan masyarakat karena tidak mampu memenangkan pemilihan umum.
Polemik revisi daftar pemilih dan penangkapan demonstran, termasuk jurnalis yang sedang bertugas, menambah ketegangan politik di India.
Tuntutan agar Ketua KPU Gyanesh Kumar mengundurkan diri terus disuarakan oleh kelompok penentang revisi tersebut.(*)
