KETIK, JEMBER – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mendorong perbankan memperbesar dukungan pembiayaan bagi sektor unggulan daerah. Langkah ini menyasar sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pariwisata yang dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian Lumajang.
Kepala OJK Jember Aris Budiman mengungkapkan hal tersebut seusai acara Bankers Lunch High Level Strategic Dialogue di Kantor OJK Jember, Senin, 19 Oktober 2026. Ia menyoroti belum optimalnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi penopang ekonomi Lumajang.
Menurut Aris, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor utama perekonomian Lumajang. Namun, penyaluran kredit perbankan untuk ketiga sektor tersebut justru menempati urutan ketiga, di bawah sektor rumah tangga.
Kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan peran intermediasi perbankan agar pembiayaan lebih banyak mengalir ke sektor produktif yang menopang perekonomian daerah.
"Oleh karena itu salah satu isu yang coba kita bahas, bagaimana caranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu menjadi salah satu prioritas utama," kata Aris.
Selain sektor primer, OJK Jember juga mendorong perbankan meningkatkan dukungan kepada industri pariwisata. Upaya tersebut sejalan dengan langkah Pemkab Lumajang yang tengah mengembangkan potensi wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
"Kami dari OJK Jember siap berkolaborasi, bersinergi dengan Pemkab Lumajang, juga seluruh bank yang ada di Lumajang," tuturnya.
Aris berharap kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan perbankan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Lumajang.
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi forum yang mempertemukan pemerintah daerah dengan OJK dan perbankan tersebut. Menurutnya, Lumajang memiliki potensi ekonomi yang perlu mendapat dukungan pembiayaan, mulai dari UMKM hingga perusahaan berskala menengah dan besar.
"Ini menjadi yang baik untuk kami saling support, bahwa kami punya potensi, kami punya masyarakat, UMKM, perusahaan-perusahaan tingkat menengah dan atas. Itu yang perlu kita support oleh perbankan," ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu juga menyoroti persoalan perizinan yang kerap menjadi kendala calon debitur saat mengajukan pembiayaan ke bank. Sejumlah dokumen legalitas usaha menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perbankan memproses permohonan kredit.
"Ada perizinan yang legalitas tersebut, diperlukan sebagai salah satu persyaratan bagi calon debitur semua perbankan," ucapnya.
Indah menegaskan, Pemkab Lumajang siap membantu pelaku usaha mengurus perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan yang telah dilakukan ialah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.
"Selama ini yang kita lakukan adalah mengeluarkan nomor induk usaha atau salah satu perizinan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)," ujarnya.
Menurut Indah, sebagian calon debitur belum mengurus dokumen tersebut karena keterbatasan waktu, kurangnya dorongan, atau anggapan bahwa persyaratan perizinan cukup rumit. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong dan mendampingi pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pembiayaan.
"Tetapi apa pun itu, perizinan kita akan support sebagai salah satu persyaratan dari perbankan," tegasnya.
Melalui sinergi tersebut, OJK, Pemkab Lumajang, dan perbankan diharapkan dapat memperluas akses kredit bagi sektor produktif. Dukungan pembiayaan dan kemudahan pengurusan legalitas usaha menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. (*)
