.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – Kebijakan pengetatan moneter yang berlangsung di tingkat global maupun nasional mulai memberikan tekanan terhadap sektor usaha dan rumah tangga. Tingginya suku bunga acuan dinilai berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat kelas menengah yang masih bergantung pada pembiayaan kredit.
Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., mengatakan kelompok tersebut saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain harus berhadapan dengan kenaikan biaya hidup, mereka juga dibebani cicilan yang semakin berat serta akses modal yang lebih terbatas.
Menurut Wisnu, kelompok UMKM dan kelas menengah memiliki daya tahan yang cukup baik dalam menghadapi guncangan ekonomi. Namun, kemampuan tersebut memiliki batas apabila tekanan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
“Dari perspektif ekonomi pembangunan, kelompok ini sebenarnya cukup resilien, tapi tidak kebal terhadap guncangan berkepanjangan,” terangnya, dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2026.
Untuk mengurangi tekanan tersebut, Wisnu mendorong pemerintah menghadirkan kembali kebijakan perlindungan kredit seperti yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga likuiditas sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang paling mendesak adalah proteksi sementara di sisi kredit, mirip dengan kebijakan saat pandemi: restrukturisasi pinjaman, penundaan cicilan, atau subsidi bunga yang sangat targeted. Selain itu, perlu ditambah program pendampingan non-kredit, seperti bantuan pemasaran, digitalisasi sederhana, dan akses pasar,” ucapnya.
Menurut Wisnu, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan pembiayaan. Pemerintah juga perlu memperkuat akses pasar, meningkatkan kemampuan digital pelaku usaha, serta memberikan pendampingan bisnis agar daya saing mereka tetap terjaga.
Ia menilai perlindungan terhadap UMKM dan kelas menengah penting karena kelompok tersebut menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Jika tekanan ekonomi terus meningkat, dampaknya dapat meluas terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Di tengah tekanan suku bunga, masyarakat juga menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Meski inflasi nasional tercatat sebesar 3,08 persen pada Mei 2026, banyak warga masih merasakan penurunan daya beli akibat naiknya harga pangan dan kebutuhan harian lainnya.
Wisnu menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena struktur pengeluaran masyarakat lebih banyak terserap untuk kebutuhan konsumsi pokok, terutama makanan. Akibatnya, kenaikan harga pangan lebih mudah dirasakan dibandingkan perubahan angka inflasi secara agregat.
“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam. Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” katanya.
Selain itu, Wisnu mengingatkan bahwa tekanan terhadap sektor usaha dan masyarakat juga dipengaruhi kondisi fiskal negara. Harga minyak dunia yang telah menembus 100,43 dolar AS per barel berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dan meningkatkan beban APBN.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang menyerap anggaran besar agar belanja negara tetap efisien dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan global yang masih berlangsung. (*)
