KETIK, BANGKALAN – Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Bangkalan menyampaikan sikap tegas atas pemberitaan Tempo yang mengangkat isu dugaan “kawin politik” antara NasDem dan Partai Gerindra, yang dinilai merugikan Partai NasDem. Narasi tersebut dinilai sebagai framing yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bangkalan, KH Nasih Aschol, menegaskan bahwa seluruh kader merasa tersakiti oleh framing dan fitnah yang dilakukan oleh Tempo.
Menurut Nasih, reaksi ini bukan hanya datang dari tingkat daerah, melainkan merupakan inisiatif bersama kader NasDem di seluruh Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap Tempo atas pemberitaan yang dianggap tidak berimbang.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini NasDem tetap berjalan pada garis perjuangan politiknya secara independen dan konsisten dengan semangat restorasi.
“Framing ini membuat seluruh kader merasa terlukai, bahkan berpotensi membentuk persepsi publik seolah-olah Partai NasDem telah meninggalkan prinsip perjuangannya,” ujar Nasih, Rabu, 15 April 2026.
Menurutnya, hingga saat ini seluruh kader tetap solid dan patuh terhadap arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Semangat restorasi masih menjadi landasan utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik.
Nasih juga menekankan bahwa secara politik, NasDem akan tetap konsisten mengawal isu-isu perubahan serta menjaga komitmen terhadap cita-cita restorasi Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mendesak pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers agar segera mengambil langkah konkret terhadap pemberitaan yang dinilai mencemarkan nama baik partai dan ketua umum mereka, Surya Paloh.
“Kami memprotes keras berita dan berbagai konten yang beredar, termasuk meme, yang jelas melukai hati seluruh kader,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasih menyebut bahwa pihaknya mendorong DPP untuk segera menempuh langkah hukum, baik melalui pelaporan ke KPI, Dewan Pers, maupun aparat penegak hukum. Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan kejelasan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
“Kami menunggu instruksi DPP. Namun, pada prinsipnya kami ingin ada langkah hukum yang tegas agar Partai NasDem tidak terus menjadi sasaran framing yang merugikan,” pungkasnya.
