Kisruh Pinjaman Rp425 Miliar Pemkot Surabaya, DPRD Konsultasi ke Kemendagri

KETIK, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengungkap bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara tiba-tiba mengajukan usulan pinjaman sebesar Rp425 miliar dalam membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan 2025.

Usulan mendadak itu membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya terpaksa menunda rapat dan menskors pembahasan selama satu pekan.

"Untuk itu kita skors, dan teman-teman Banggar menyepakati untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu ke kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan ke depan," jelasnya pada Kamis 24 Juli 2025.

Bahtiyar menambahkan bahwa adanya pengajuan pembayaran alternatif ini akan digodok dengan akademisi sekaligus pakar.

"Anggaran yang diajukan untuk perubahan anggaran Rp12,3 triliun dan pada saat itu tidak ada angka Rp425 miliar dari pembiayaan. Teman-teman sudah heran kenapa kok dari awal tidak ada angka itu yang dari pembahasan APBD 2025," ungkap Politisi Gerindra ini.

Mengenai mendadaknya soal utang Pemkot ini, Bahtiyar juga mengungkap anggota dewan terkejut akibat dinilai terlalu mendadak pasalnya mereka mengetahui bahwa utang itu akan dilakukan di tahun 2026 bukan di 2025.

"Di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kita bagi dua kelompok, dan Sabtu akan Banmus akan  jalan pembahasan perubahan RAPBD 2025," ungkapnya.

Bahtiyar juga menyayangkan bahwa Pemkot Surabaya tidak berkomunikasi sebelum pengajuan, maka dinilai mendadak dan melangkahi anggota DPRD Surabaya.

"Pada intinya, secara aturan terkait skema alternatif pembiayaan ini diperbolehkan.  Tetapi, ada pembahasan sekaligus persetujuan dari PTNB. Alangkah baiknya Pemkot ke depan ketika akan melakukan pembiayaan alternatif ini ada komunikasi dengan teman-teman DPRD. Baik itu dengan pimpinan atau pimpinan fraksi di DPRD," pungkasnya. (*)