KETIK, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memastikan kesiapan mendukung percepatan program penyediaan rumah bersubsidi nasional.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Akad Masal KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.
“Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Khofifah, sektor perumahan memiliki peran strategis karena memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan perumahan juga mendorong pertumbuhan industri konstruksi, bahan bangunan, hingga membuka lapangan kerja.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, terdapat 187.351 unit rumah yang telah dibangun pengembang di 38 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 123.948 unit telah tersalurkan melalui skema subsidi.
Sementara itu, masih terdapat 60.881 unit rumah subsidi yang tersedia, 2.048 unit ready stock, serta 474 unit rumah yang masih dalam tahap pembangunan.
“Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kapasitas dan kesiapan yang kuat untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi yang tersedia harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” tegas Khofifah.
Khofifah menjelaskan, keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukung.
Karena itu, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai langkah mulai dari percepatan perizinan hingga kemudahan biaya administrasi bagi masyarakat.
Salah satunya melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Hingga Mei 2026, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi terkait BPHTB dan PBG.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penyediaan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan unit. Kita juga harus memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kepastian akses bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur hingga 29 Juli 2026 telah mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Selain memperluas akses rumah baru melalui program FLPP, Pemprov Jatim juga terus melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V atau Kodaeral V.
Bersama Kodam V/Brawijaya, penanganan RTLH sejak 2019 hingga 2025 telah mencapai 35.401 unit. Pada 2026, program tersebut kembali dilanjutkan dengan target 1.700 unit, sehingga total penanganan RTLH periode 2019-2026 mencapai 37.101 unit.
Sedangkan melalui kerja sama dengan Lantamal V atau Kodaeral V, rehabilitasi RTLH sejak 2019-2025 telah menyasar 2.674 unit dan ditambah 220 unit pada 2026, sehingga totalnya menjadi 2.894 unit.
“Alhamdulillah sebanyak 39.995 unit RTLH telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan,” terang Khofifah.
Khofifah menegaskan, penyediaan hunian layak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat.
Ia berharap sinergi yang terus dibangun dapat mempercepat terwujudnya akses perumahan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. (*)
