KETIK, SURABAYA – Ketua DPD HKTI Jawa Timur HM Arum Sabil menyoroti tekanan ekonomi yang kini dihadapi peternak ayam petelur rakyat di Jawa Timur.
Harga telur di tingkat peternak disebut berada jauh di bawah biaya produksi sehingga menggerus modal usaha dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
“Sebagai Ketua DPD HKTI Jawa Timur, saya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas tekanan ekonomi yang saat ini dihadapi peternak ayam petelur, khususnya peternak rakyat di Jawa Timur,” jelasnya, Senin, 10 Agustus 2026.
“Saya tidak ingin mengatakan bahwa seluruh peternak telah bangkrut. Namun, kami melihat dan merasakan sendiri di lapangan bahwa peternak sedang berada dalam tekanan yang sangat berat,” tegas Arum Sabil.
Arum Sabil menyebut berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, biaya produksi telur saat ini berada di kisaran Rp25.080 per kilogram. Sementara harga jual yang diterima peternak hanya sekitar Rp19.500 per kilogram.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp5.580 per kilogram yang harus ditanggung peternak.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai persoalan untung dan rugi. Tekanan terhadap peternak menyangkut keberlangsungan usaha rakyat sekaligus ketahanan pangan nasional.
Arum memberikan ilustrasi, jika sebuah kandang mampu menghasilkan satu ton telur per hari, dengan kerugian sekitar Rp5.580 per kilogram, maka kerugian secara matematis mencapai Rp5,58 juta per hari.
Dalam 30 hari, kerugian tersebut dapat mencapai sekitar Rp167,4 juta. Sedangkan apabila produksi mencapai 10 ton per hari, selisih biaya produksi dan harga jual secara matematis mencapai Rp55,8 juta per hari atau sekitar Rp1,674 miliar per bulan.
“Memang, angka kerugian aktual setiap peternak berbeda-beda, bergantung pada skala usaha, produktivitas ayam, efisiensi pakan, umur populasi, dan struktur biaya masing-masing. Namun, ilustrasi ini menunjukkan bahwa kerugian Rp5.580 per kilogram bukan angka kecil,” ujarnya.
Peternak Dihadapkan pada Kondisi Serba Sulit
Arum menilai peternak tidak memiliki banyak pilihan ketika harga telur jatuh. Ayam tetap harus diberi pakan setiap hari, sementara biaya tenaga kerja, listrik, air, obat, vaksin, hingga pemeliharaan kandang juga terus berjalan.
Di sisi lain, telur tetap diproduksi dan harus dijual meskipun harganya berada di bawah biaya produksi.
“Peternak bekerja lebih keras, tetapi kerugiannya semakin besar. Bagaimana mungkin usaha pangan dapat bertahan jika produsennya harus menjual hasil produksinya di bawah biaya produksi?” katanya.
Dia juga meminta pemerintah memastikan kebijakan harga acuan telur benar-benar berjalan di tingkat kandang.
Menurut Arum, penetapan harga di atas kertas tidak cukup apabila harga yang diterima peternak di lapangan tetap berada di bawah biaya produksi.
Karena itu, dia mendorong adanya transparansi harga dari tingkat peternak hingga konsumen, mulai dari harga jual di kandang, harga pembelian pedagang, distributor, hingga harga yang dibayar konsumen.
“Jika harga di tingkat kandang jatuh, sementara harga di tingkat konsumen tidak turun secara proporsional, maka perlu ditelusuri di mana nilai ekonomi itu berhenti dan siapa yang menikmatinya,” ujarnya.
Surplus Produksi Jangan Berujung Krisis
Arum juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat peningkatan produksi telur sebagai indikator keberhasilan sektor peternakan.
Menurut dia, peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian keberlanjutan usaha peternak.
Dia menyebut produksi telur ayam ras nasional pada 2025 berada di kisaran 6,54 juta ton, sedangkan kebutuhan sekitar 6,47 juta ton. Untuk 2026, produksi diproyeksikan sekitar 6,98 juta ton dengan kebutuhan sekitar 6,47 juta ton.
“Produksi bertambah, tetapi peternak justru tertekan. Maka persoalan kita bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi telur, tetapi juga bagaimana memastikan peningkatan produksi tersebut memberikan kehidupan yang layak kepada peternaknya,” katanya.
Arum mengingatkan, harga telur yang terlalu rendah dalam waktu lama dapat mendorong peternak mengurangi populasi ayam, mengafkir ayam produktif, mengurangi pembelian pullet, hingga menghentikan investasi.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, produksi nasional berpotensi turun dan pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga telur.
“Jangan sampai surplus hari ini menjadi krisis besok,” tegasnya.
Dorong Peternak Rakyat Masuk Rantai Pasok MBG
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPD HKTI Jawa Timur mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah, mulai dari memastikan harga telur di tingkat peternak berada pada level yang mampu menutup biaya produksi, memperkuat program SPHP jagung, hingga memangkas rantai distribusi.
Arum juga meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi peternak rakyat.
Dia mendorong koperasi dan peternak rakyat dapat menjadi pemasok utama telur dalam rantai pasok MBG.
“MBG jangan hanya dilihat sebagai program pemenuhan gizi. MBG harus menjadi ekosistem pangan yang menghidupkan petani dan peternak rakyat,” katanya.
Menurutnya, apabila peternak dan koperasi dilibatkan secara langsung, belanja negara melalui program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian desa.
Selain itu, HKTI Jatim meminta pemerintah menyiapkan mekanisme penyerapan ketika produksi telur mengalami surplus. Penyerapan dapat dilakukan melalui pengolahan, distribusi bantuan pangan, maupun pembukaan pasar ekspor.
Pemerintah juga diminta menyediakan skema pembiayaan yang sehat bagi peternak yang masih produktif tetapi mengalami tekanan arus kas akibat rendahnya harga telur.
Peternak Tidak Meminta Belas Kasihan
Arum menegaskan peternak tidak meminta belas kasihan dari pemerintah. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan.
“Peternak tidak meminta negara menjamin keuntungan besar. Mereka hanya ingin harga jual yang layak, pakan yang terjangkau, pasar yang sehat, rantai perdagangan yang adil, dan kepastian bahwa usaha mereka masih memiliki masa depan,” ujarnya.
Karena itu, DPD HKTI Jawa Timur mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan struktur pasar telur ayam ras nasional.
HKTI Jatim juga meminta pemerintah mengawal harga acuan hingga tingkat kandang, memperkuat SPHP jagung, mengintegrasikan peternak rakyat dan koperasi dalam rantai pasok MBG, membangun sistem informasi harga yang transparan, menyiapkan mekanisme penyerapan saat terjadi kelebihan pasokan, serta membuka dan memperkuat pasar ekspor.
“Negara tidak boleh hadir hanya ketika harga pangan mahal. Negara juga harus hadir ketika harga pangan terlalu murah hingga produsennya kehilangan kehidupan,” kata Arum.
Menurut dia, menjaga peternak bukan berarti membiarkan harga telur menjadi mahal. Kebijakan harus mampu menemukan titik keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan usaha produsen.
“Harga pangan yang adil bukan hanya tentang murahnya harga di meja makan, tetapi jugatentang layaknya kehidupan orang yang menghasilkan pangan tersebut,” pungkasnya.(*)
