KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Polda Jawa Timur dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta membangun dialog konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat.
Khofifah mengatakan, kepastian hukum dan stabilitas sosial merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam membangun kepercayaan investor. Lingkungan usaha yang aman dengan dukungan penegakan hukum yang konsisten akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas investasi di Jawa Timur.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurut Khofifah, iklim investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh peluang ekonomi dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta hubungan yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Kondisi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik Jawa Timur sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia. Investasi yang berkembang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa, untuk menjaga kondusivitas daerah.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang komunikasi perlu dijaga agar berbagai pandangan dan persoalan di tengah masyarakat dapat dibahas secara terbuka dengan mengedepankan dialog, sikap saling menghormati, dan penyelesaian konstruktif.
"Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif," ungkapnya.
Ia menilai, komunikasi yang terjaga dapat membangun kepercayaan sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan sosial. Pemerintah dan aparat keamanan perlu mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, stabilitas daerah diharapkan tetap terjaga tanpa mengesampingkan partisipasi masyarakat. Kondisi yang aman dan harmonis menjadi modal penting agar kegiatan ekonomi, aktivitas pendidikan, dan kehidupan sosial berjalan dengan baik.
Khofifah berharap sinergi Pemprov Jatim dan Polda Jatim semakin kuat dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan keharmonisan sosial.
"Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jawa Timur, PJUN Polda Jawa Timur, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. (*)
