KETIK, MALANG – Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Kabupaten Malang resmi dilantik dalam acara yang dihelat di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat, 24 April 2026. Dalam pelantikan tersebut, Dr. Djoni Sudjatmoko ditetapkan sebagai Ketua Korwil GAPEMBI Kabupaten Malang.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, S.H. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Budiar Anwar, Mayjen (Purn) TNI Nurchahyanto, jajaran pengurus GAPEMBI Jawa Timur, Forkopimda Malang Raya, Muspika Kabupaten Malang, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal di Kabupaten Malang.
Sementara itu, Ketua Korwil GAPEMBI Kabupaten Malang, Djoni Sudjatmoko, menegaskan komitmennya untuk mendorong sinergi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pengelolaan SPPG perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, agar penyajian makanan bergizi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Fokus utama program ini adalah penerima manfaat seperti siswa sekolah, ibu hamil, hingga janin sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Djoni menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal. Hal ini karena pengadaan bahan pangan dilakukan dengan melibatkan UMKM dan koperasi setempat.
“Sekitar 85 persen masyarakat Indonesia berada di sektor UMKM. Ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata,” katanya.
Saat ini, lanjut Djoni, terdapat sekitar 400 unit SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang. Namun, untuk mencapai target ideal, masih dibutuhkan sekitar 50 unit tambahan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peran mitra dapur dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan mengutamakan penggunaan produk UMKM di wilayah masing-masing. Distribusi bahan pangan pun dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat kecamatan hingga kawasan Malang Raya.
Meski demikian, Djoni mengakui masih terdapat kendala, terutama dalam ketersediaan beras premium yang saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Kediri dan Lumajang.
“Kami berharap ke depan muncul pengusaha beras lokal yang mampu memenuhi kebutuhan beras premium sesuai standar, sehingga kualitas dan higienitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.
Terkait pengawasan, Djoni menegaskan pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif melalui pertukaran informasi antar pengelola SPPG. Fokus utama pengawasan meliputi standarisasi higienitas dapur serta kualitas bahan baku.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan makanan yang disajikan benar-benar berkualitas dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (*)
