.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Pemerintah Kota Malang agar turut menyiapkan anggaran pendamping untuk feeder Trans Jatim. Hal tersebut menindaklanjuti rencana bantuan anggaran hingga Rp5 miliar yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut legislator PDI Perjuangan ini, Pemkot Malang harus segera menyambut kebijakan yang telah difasilitasi Pemprov Jatim untuk perbaikan sarana transportasi. Meskipun mendapatkan bantuan, Pemkot Malang tetap harus menyusun perencanaan hingga mengalokasikan partisipasi anggaran daerah.
"Pemerintah Kota Malang baiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Saya sudah dari awal sampaikan segera ditata untuk alurnya, kemudian kebutuhannya, mungkin manpower yang dibutuhkan seperti apa. Harus kita hadirkan apa, dan partisipasi dari APBD Kota Malang sendiri itu apa," ujarnya, Senin 17 Agustus 2026.
Kehadiran feeder sendiri telah lama direncanakan dan dikaji oleh Pemkot Malang sebagai pelengkap Trans Jatim. Menurutnya, feeder dapat membantu masyarakat di kawasan perumahan agar lebih mudah mengakses Trans Jatim yang hanya melewati rute-rute utama.
"Kita ingin supaya rangkaian transportasi publik ini berhasil, tidak hanya berhenti di jalan-jalan protokol saja, gitu. Kan ini namanya tidak menyelesaikan masalah karena sebelumnya kita sudah punya angkot yang mati suri, misalkan gitu," kata perempuan akrab disapa Mia ini.
Ilustrasi TransJatim yang beroperasi di Kota Malang harus dilengkapi dengan sarana berupa feeder. (Foto: Lutfia/Ketik.com)
Mia menilai angkot yang masih beroperasi dan memenuhi syarat sangat berpotensi diintegrasikan untuk menjangkau kawasan permukiman berakses sempit. Sangat disayangkan apabila masyarakat telah terfasilitasi Trans Jatim, tetapi Pemkot Malang justru tidak sigap menyediakan sarana pendukung.
"Misalkan di jalan protokol kan sudah ada pakai Trans Jatim, tinggal di serabut-serabut jalannya. Itu yang bisa kita gunakan, sebetulnya kan angkot kecil-kecil, dan jalan di Kota Malang ini kalau sudah masuk serabut-serabut jalannya itu kan kecil-kecil," jelasnya.
Mia juga menegaskan bahwa anggaran hingga Rp5 miliar tersebut hanyalah stimulan. Dengan perencanaan dan kajian yang kuat, diharapkan keberadaan feeder tidak hanya bergantung pada subsidi yang diberikan Pemprov Jatim.
Dengan demikian, saat dukungan anggaran tersebut berakhir, Kota Malang tetap dapat melanjutkan operasional feeder secara mandiri. Pemkot Malang dituntut memiliki target yang jelas dalam membangun sistem transportasi publik.
"Mestinya sudah terpetakan dari awal, sudah mulai dihitung apa yang harus kita lakukan. Ketika kita memang sudah berkomitmen apa yang mau kita capai, pelayanan terhadap masyarakat di dalam bidang public transport yang memang kita belum punya selama ini," tegas Mia.
Di sisi lain, Mia menekankan bahwa pengembangan Trans Jatim dan feeder tidak dapat sampai mematikan moda transportasi yang sudah ada. Sebaliknya, angkot yang selama ini beroperasi perlu diorkestrasi agar menjadi bagian dari sistem transportasi publik Kota Malang.
"Ini program bagus. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi transportasi existing yang kita punya. Ini harus jalan semua. Kan ini sebuah solusi sebetulnya, tapi jangan sampai kemudian sudah ada program ini, terus menggantikan yang kita sudah punya," pungkasnya.(*)
