KETIK, MALANG – DPUPRPKP Kota Malang berencana menambah 30 penerima manfaat program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2027. Penambahan tersebut membuat total penerima manfaat program RTLH untuk periode 2026 dan 2027 menjadi 80 orang.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) DPUPRPKP Kota Malang, Lukman Hidayat, menjelaskan terdapat 50 warga yang menerima bantuan program tersebut pada tahun 2026. Namun, penambahan sasaran penerima manfaat tersebut saat ini masih sebatas usulan.
“Kalau ini ada penambahan untuk tahun depan, usulkan sekitar 30 tambahan. Jadi dari 50 menjadi 80. Tapi itu nanti kan lolos dan tidaknya masih belum diketahui. Yang jelas kami mengusulkan ada tambahan untuk RTLH,” ujarnya, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia menjelaskan kepastian anggaran masih dalam proses pembahasan lebih lanjut. Selain mengandalkan APBD Kota Malang, program RTLH juga menggunakan skema APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Berdasarkan data sementara pada tahun 2026, Kota Malang mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 852 unit. Sementara itu, jumlah usulan yang masuk melalui aplikasi Si Baru milik kementerian terkait telah mencapai 1.211 unit.
"Jumlah usulan tidak otomatis menjadi realisasi bantuan. Setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan penerima. Kita berharap bisa direalisasikan,” sebutnya.
Tak hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat maupun daerah, DPUPRPKP Kota Malang tengah menjajaki kerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan demikian upaya untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat dapat menjadi perhatian setiap stakeholder.
“Kita sedang menggali potensi itu (CSR) sehingga upaya untuk menambah pembiayaan RTLH bisa meningkat,” pungkasnya.(*)
