.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tetap konsisten menyelesaikan status pengelolaan Velodrome yang ada di Madyopuro, Kota Malang. Salah satu upaya yang kembali dilakukan ialah kunjungan kerja ke Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur pada Senin, 22 Juni 2026.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menjelaskan, dalam kunjungan tersebut membahas tentang penyelesaian status Velodrome. Rombongan pun diterima dengan baik oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, bersama jajaran pimpinan Komisi E.
Jajaran Disporapar Kota Malang, BKAD Kota Malang, Dispora Provinsi Jawa Timur, BPKAD Provinsi Jawa Timur, dan ISSI Jawa Timur juga hadir dalam kunjungan tersebut.
Menurut Bayu, kunjungan ke DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi langkah penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Pertemuan ini merupakan langkah penting untuk mencari solusi atas belum optimalnya pemanfaatan Velodrome Kota Malang. Semua pihak memiliki semangat yang sama agar aset olahraga yang dibangun dengan anggaran besar ini dapat segera dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat dan dunia olahraga," ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.
Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Kota Malang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak henti dilakukan. Saat ini, giliran DPRD Provinsi Jawa Timur mengambil bagian untuk mendukung upaya penyelesaian status aset dan pengelolaan Velodrome.
"Langkah ini untuk mempercepat penyelesaian berbagai aspek administrasi dan hukum yang masih diperlukan. Kami meminta dukungan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk ikut mengawal proses tersebut hingga menghasilkan keputusan yang konkret dan dapat dilaksanakan," jelasnya.
Bayu berharap dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dapat mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian masyarakat pun dapat segera memanfaatkan fasilitas di Velodrome dengan maksimal.
“Pemkot harus terus proaktif berkomunikasi dengan Pemprov. Kami juga berharap DPRD Provinsi Jawa Timur ikut mengawal proses ini agar penyelesaian status dan pengelolaan Velodrome tidak berlarut-larut. Yang terpenting adalah bagaimana aset ini bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembinaan olahraga,” ujar politisi PKS Kota Malang itu.
Pertemuan yang membahas penyelesaian status aset dan pengelolaan Velodrome Kota Malang di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. (Foto: DPRD Kota Malang)
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menjelaskan bahwa persoalan yang menyangkut Velodrome telah menjadi perhatian. Masyarakat pun telah mengeluhkan kondisi aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Velodrome Kota Malang ini telah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat karena kondisinya yang hingga saat ini belum termanfaatkan secara optimal," jelas Untari.
Untuk itu ia meminta agar para wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Malang Raya untuk ikut mengawal penuntasan persoalan tersebut. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dispora agar segera menyiapkan perjanjian kerja sama.
"Dispora Provinsi Jawa Timur harus secara sungguh-sungguh menyiapkan skema perjanjian kerja sama yang dapat menjadi solusi jangka pendek pengelolaan Velodrome," lanjutnya.
Setelah pertemuan, peninjauan atau kunjungan lapangan bersama pihak terkait pun akan dilakukan pada 28 Juni 2026 nanti. Dengan peninjauan lapangan, diharapkan mampu mengetahui kondisi eksisting Velodrome dan menginventarisir kebutuhan dan permasalahan di sana.
"Hasil kunjungan nanti akan menjadi bahan penyusunan skema kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai langkah awal penyelamatan dan optimalisasi pemanfaatan Velodrome Kota Malang," pungkasnya. (*)
