KETIK, JEMBER – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menargetkan Kabupaten Jember mampu menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029. Ia mengakui, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam satu dekade terakhir.
“Harapannya sama, zero kemiskinan ekstrem pada 2029, dan Jember sedang berikhtiar ke arah itu,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.
Fawait menjelaskan, persoalan kemiskinan di Jember tidak selalu berada di wilayah tertinggal. Justru, kata dia, titik rawan kemiskinan banyak ditemukan di kawasan yang secara ekonomi terlihat produktif, seperti wilayah sekitar hutan dan perkebunan.
Menurutnya, keberadaan perusahaan besar seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perhutani harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitarnya.
“Maka dari itu, keberadaan PTPN dan Perhutani harus memberikan dampak nyata bagi warga sekitar. Saya mendorong adanya kolaborasi lintas sektor agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di lahan yang subur,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemiskinan di kawasan pinggiran hutan dan perkebunan saat ini menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memprioritaskan penanganan bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di wilayah tersebut.
"Kemiskinan di kawasan pinggir hutan dan kebun menjadi tantangan utama hari ini. Prioritas harus diberikan kepada warga miskin ekstrem di sekitar sana," tambahnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Jember menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui optimalisasi program hutan sosial. Fawait menilai, potensi lahan hutan sosial di Jember yang mencapai puluhan ribu hektare dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara maksimal.
“Kami mendorong, lahan tidur milik perusahaan untuk sektor ekonomi informal. Selain itu, potensi puluhan ribu hektare lahan untuk menekan angka kemiskinan harus dimaksimalkan,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat agar program kehutanan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kemudian, koordinasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat. Agar program kehutanan sosial tepat sasaran,” tandasnya. (*)
