KETIK, JEMBER – Upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember terus digenjot pemerintah daerah. Bupati Jember, Muhammad Fawait, kini merancang strategi komprehensif yang tidak hanya fokus pada bantuan akses lahan, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan intensif.
Langkah ini diambil sebagai respons atas masih tingginya kerentanan ekonomi kelompok masyarakat lapisan terbawah. Pemerintah daerah menilai pendekatan yang selama ini berjalan perlu diperkuat dengan intervensi yang lebih terintegrasi, agar program pengentasan kemiskinan ekstrem benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan.
Menurut Fawait, pemberian akses lahan melalui skema perhutanan sosial harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menilai sebagian besar masyarakat miskin ekstrem masih memiliki keterbatasan keterampilan yang menghambat produktivitas.
"Ketika nanti ada sinergi antara semua lapisan baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian atau BPN atau Perhutani, tentu kita akan melakukan pelatihan," katanya, Selasa, 21 April 2026.
Ia menegaskan, salah satu materi penting dalam pelatihan adalah pengelolaan keuangan usaha. Kemampuan ini dinilai krusial karena banyak pelaku usaha kecil masih menjalankan bisnis secara tradisional tanpa pencatatan yang rapi, sehingga rentan mengalami kerugian.
"Pelatihan salah satunya adalah pencatatan keuangan, supaya yang selama ini masih tradisional itu tidak banyak loss," ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini mengingatkan agar program pelatihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia meminta pemerintah memastikan adanya ruang praktik nyata agar peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
"Jangan sampai kita mengadakan pelatihan, habis itu ketika masyarakat sudah pintar enggak ada yang mau didengar," paparnya.
Selain itu, Fawait menyoroti pentingnya validitas data penerima manfaat program perhutanan sosial. Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar menyasar kelompok masyarakat pada kategori desil satu atau kelompok miskin ekstrem.
Hingga kini, ia menilai data penerima manfaat masih perlu diperjelas agar lebih transparan dan tepat sasaran.
"Kita ini enggak pernah tahu, saya juga enggak pernah tahu siapa yang diberi hutan sosial, apakah itu masuk kategori desil satu," paparnya.
Fawait menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan akar dari berbagai persoalan sosial di Jember. Ia meyakini, jika masalah ekonomi dasar masyarakat dapat diatasi, maka berbagai dampak turunan seperti stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga kriminalitas juga dapat ditekan.
"Kalau kita bisa atasi kemiskinan, kita bisa menyelesaikan banyak masalah, dari stunting, AKI/AKB (Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi) sampai tindak kriminal," tandasnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen mengawal implementasi strategi ini secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, lembaga terkait, hingga sektor swasta. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan pendekatan yang tidak hanya memberi akses, tetapi juga membangun kapasitas dan memastikan ketepatan sasaran, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Jember. (*)
