KETIK, JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786,57 miliar dalam Rancangan APBD 2027 masih terus dibahas bersama DPRD. Kalangan legislatif menegaskan bahwa setiap skema pembiayaan harus melalui kajian mendalam agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa membebani kondisi keuangan daerah di masa mendatang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan pembahasan mengenai usulan pinjaman berlangsung cukup panjang. DPRD, kata dia, ingin memastikan dana yang diperoleh benar-benar digunakan untuk program prioritas yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
"Kalau utang ini lebih banyak mudaratnya tentu kami tidak akan setuju. Tetapi yang kami lihat, peminjaman ini diperuntukkan bagi hal-hal yang membawa manfaat besar bagi masyarakat," ujarnya, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Menurut Ardi, ruang fiskal Kabupaten Jember masih memiliki keterbatasan sehingga pemerintah daerah tidak leluasa membiayai seluruh kebutuhan pembangunan hanya mengandalkan pendapatan rutin setiap tahun. Karena itu, DPRD menilai berbagai alternatif pembiayaan perlu dikaji secara objektif.
Ia menjelaskan, apabila dana pinjaman digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa, manfaat ekonominya diperkirakan akan jauh lebih besar dibanding nilai pembiayaan yang dikeluarkan.
"Kalau perbaikan bisa menjangkau hingga pelosok desa, multiplier effect-nya akan besar. Distribusi hasil pertanian menjadi lancar dan roda ekonomi masyarakat ikut bergerak," katanya.
Selain peningkatan kualitas jalan, DPRD juga mencermati rencana penggunaan anggaran untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, saluran drainase, hingga perluasan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Berbagai proyek tersebut dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan keamanan masyarakat.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. DPRD menilai peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan perlu menjadi prioritas mengingat jumlah pasien di rumah sakit milik pemerintah daerah terus bertambah.
Ardi mengatakan tingginya pemanfaatan layanan Universal Health Coverage (UHC) membuat kebutuhan ruang perawatan ikut meningkat sehingga pemerintah perlu menambah kapasitas pelayanan kesehatan.
"Program UHC sangat dirasakan manfaatnya masyarakat. Namun dampaknya, jumlah pasien meningkat sehingga membutuhkan tambahan ruang pelayanan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Jember dari Fraksi PDI-P, Wahyu Prayudi Nugroho menilai Kabupaten Jember memiliki modal administratif yang baik untuk mengakses berbagai alternatif pembiayaan. Hal itu didukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap opsi pembiayaan, termasuk pinjaman maupun kemungkinan obligasi daerah pada masa mendatang, tetap memerlukan kajian komprehensif agar tidak menimbulkan risiko terhadap kemampuan keuangan daerah.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jember memang sangat besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga pemerintah harus mencari solusi pembiayaan yang tepat.
"Kita memang butuh infrastruktur bagus dan sarana prasarana pelayanan publik yang bagus. Masalahnya memang fiskal kita terbatas," kata Hanan.
Hingga kini, DPRD masih melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan APBD 2027 sebelum mengambil keputusan terkait usulan pinjaman tersebut. Seluruh proses dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kesehatan fiskal daerah tetap terjaga.
Di sisi lain, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan usulan pinjaman bukan muncul karena kondisi keuangan daerah bermasalah, melainkan sebagai strategi mempercepat pelaksanaan berbagai proyek prioritas yang dinilai mendesak.
Menurutnya, defisit dalam rancangan APBD merupakan mekanisme yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta pinjaman daerah.
Pemerintah Kabupaten Jember memproyeksikan SiLPA 2026 mencapai sekitar Rp430 miliar yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD 2027. Adapun pinjaman sebesar Rp786,57 miliar direncanakan diajukan kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Meski demikian, Fawait menegaskan seluruh rencana tersebut tetap bergantung pada hasil pembahasan bersama DPRD. Apabila usulan pinjaman tidak memperoleh persetujuan, pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan APBD tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. (*)
