.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Kasus dugaan suap terhadap pimpinan badan eksekutif mahasiswa di sebuah kampus di Jakarta, menyeruak pasca demo terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengakui telah menerima sejumlah uang dari seseorang berinisial A’an yang disebut sebagai anggota kepolisian.
Uang tersebut diduga diberikan dengan tujuan mengarahkan lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa dari depan Istana Negara ke Gedung DPR RI.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum terbuka yang dihadiri mahasiswa, dosen, serta jajaran pimpinan kampus UBK pada Senin, 22 Juni 2026. Forum itu digelar setelah adanya desakan dari mahasiswa agar kasus tersebut dijelaskan secara transparan.
Mahasiswa FH UBK, Na’ilah Panrita Hartono, menyebutkan bahwa pengakuan itu disampaikan langsung oleh Abdi di hadapan peserta forum.
“Menurut keterangannya, uang itu ditujukan agar Abdi dan kawan-kawan BEM tidak mengadakan aksi di depan Istana Negara, melainkan berpindah ke DPR RI,” ungkapnya, seperti dikutip dari Suara.com, Selasa, 23 Juni 2026.
Dugaan pengalihan lokasi aksi tersebut muncul di tengah rangkaian demonstrasi mahasiswa yang diketahui bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran. Lokasi Istana Negara dinilai memiliki sensitivitas politik yang lebih tinggi.
Namun, rencana pemindahan lokasi aksi tersebut tidak terlaksana. Abdi bersama sejumlah rekannya tetap melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara sesuai rencana awal.
Meski demikian, fakta bahwa uang tersebut sempat diterima dan kemudian dibagikan kepada enam orang lainnya memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa UBK.
“Terlepas apakah uang itu dimaksudkan untuk memindahkan titik aksi atau tujuan lain, mahasiswa sudah terlanjur kecewa karena dia menerima uang tersebut,” ujar Na’ilah.
Situasi semakin memanas ketika muncul perbedaan keterangan mengenai asal-usul dana tersebut. Pada awal forum, beredar informasi yang menyebutkan bahwa uang itu berasal dari seorang senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Pusat Utara bernama Raja Oloan Rambi.
Namun, dalam perkembangan forum, Abdi kemudian mengubah keterangannya. Ia menyebut bahwa uang tersebut justru berasal dari seorang anggota kepolisian berinisial A’an.
“Di akhir forum, Abdi mengubah keterangannya dan menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari seorang polisi bernama A’an,” kata Na’ilah.
Inkonsistensi pernyataan tersebut semakin memicu kecurigaan mahasiswa. Mereka menduga terdapat kepentingan lain di balik pemberian uang dengan total nilai mencapai Rp20 juta itu.
Mahasiswa juga mempertanyakan integritas Ketua BEM FH UBK tersebut dalam menjalankan perannya sebagai representasi organisasi mahasiswa.
“Kami juga mempertanyakan integritasnya sebagai ketua BEM,” tegas Na’ilah.
Sebagai respons atas polemik tersebut, mahasiswa UBK menyampaikan delapan tuntutan kepada pihak rektorat. Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen untuk menelusuri sumber dana, aliran uang, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)
