KETIK, JAKARTA – Pemulihan layanan pendidikan pascabencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pemulihan dengan menyalurkan bantuan revitalisasi tahap pertama bagi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana serta membangun Ruang Kelas Sementara (RKS).
Bantuan revitalisasi mulai diberikan secara bertahap kepada 187 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp50 miliar. Bantuan tersebut mencakup 140 satuan PAUD senilai Rp500 juta, 5 SLB senilai Rp6,45 miliar, 2 PKBM dan 1 SKB dengan total Rp1 miliar, serta 39 SMK senilai Rp42,2 miliar. Sementara itu, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, proses verifikasi dan validasi telah dilakukan dan masih dalam tahap penghitungan kebutuhan.
Selain bantuan revitalisasi, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan RKS sebanyak 672 unit dengan total anggaran Rp3,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup 194 RKS PAUD, 12 RKS SLB, dan 372 RKS SMK senilai Rp4 juta per RKS, serta 65 RKS SMP dan 29 RKS SMA senilai Rp15 juta per RKS.
Kemendikdasmen juga mencatat 2.447 satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran. Sebanyak 487 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan pembelajaran secara normal di ruang kelas, sedangkan 1.960 lainnya melaksanakan pembelajaran dalam berbagai moda darurat, baik di tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas darurat.
“Kabar baik tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang bergotong royong membantu agar layanan pendidikan di NTT dapat bangkit dan pulih seperti sediakala," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin, 14 September 2026.
"Kemendikdasmen terus berkomitmen mendukung proses pemulihan layanan pendidikan di NTT agar kegiatan pembelajaran kembali berlangsung secara optimal dan seluruh murid tetap memiliki ruang untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita," tegasnya.
Pendampingan Psikososial dan Penyediaan Ruang Kelas Darurat
Selain menyalurkan bantuan revitalisasi dan membangun RKS, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, menyampaikan bahwa Kemendikdasmen turut memberikan pendampingan psikososial kepada 75 sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra.
Selanjutnya, Kemendikdasmen akan melaksanakan pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah yang nantinya mendukung pendampingan bagi sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
“Langkah ini dilakukan untuk kembali membangun mental dan semangat para warga sekolah agar proses pembelajaran kembali pada situasi normal,” tutur Saryadi.
Untuk memastikan keberlanjutan layanan pendidikan, Saryadi menjelaskan bahwa Kemendikdasmen juga telah mendistribusikan tenda kelas darurat dengan total nilai Rp5,5 miliar. Bantuan tersebut telah didistribusikan seluruhnya ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Sikka, Ngada, dan Ende.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan bantuan awal senilai Rp6 miliar ke tujuh kabupaten terdampak. Bantuan tersebut meliputi 10.000 paket makanan anak, 1.000 paket sembako, 5.500 school kit, 1.500 family kit, serta 10.000 buku bacaan.
“Kami turut mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di NTT yang telah menerbitkan surat edaran maupun keputusan terkait penyelenggaraan pendidikan pascabencana. Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana,” ujarnya.
Kepada keluarga warga sekolah yang kehilangan anggota keluarga maupun mengalami luka akibat gempa, Saryadi menuturkan bahwa Kemendikdasmen telah menyalurkan santunan dengan total Rp330 juta. Santunan tersebut terdiri atas Rp5 juta bagi setiap peserta didik yang meninggal dunia, Rp10 juta bagi guru yang meninggal dunia, Rp2 juta bagi guru yang mengalami luka, serta Rp1 juta bagi peserta didik yang mengalami luka.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk terus bergotong royong memastikan hak pendidikan anak-anak NTT tetap terpenuhi, sekalipun dalam kondisi darurat,” tutup Saryadi.
