KETIK, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tegas menolak wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.
Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari habitat aslinya. Terlebih, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat di Ujung Kulon sudah tidak lagi layak mendukung keberlangsungan hidup populasi satwa tersebut. Di tengah wacana ini, WALHI justru melihat sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri terkait kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Wacana pemindahan badak jawa pertama kali dilontarkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam taklimat media (media briefing) agenda COP31 di Antalya, Turki. Menanggapi hal tersebut, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa," ujar Umi, mengutip siaran pers Walhi, Rabu, 18 November 2026.
"Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” lanjut dia.
Secara regulasi, evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat berat, bencana yang membuat habitat tidak lagi layak huni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal. Pelaksanaannya pun wajib didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Selain itu, diperlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam konteks rencana pemindahan ke TN Alas Purwo, misalnya, perlu dikaji secara mendalam apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan satwa penghuni asli kawasan tersebut, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa.
Sebaliknya, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di TN Alas Purwo. Baik badak jawa maupun spesies lainnya memiliki hak atas lingkungan dan habitatnya sendiri (hak alam). Dengan demikian, translokasi tidak boleh sekadar memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain atau menciptakan ancaman ekologis baru.
“Pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo," jelasnya.
"Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya,” tegas Umi.
Lebih lanjut, WALHI menegaskan bahwa potensi bencana alam tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk memindahkan badak jawa dari habitat alaminya. Pemerintah harus terlebih dahulu memaparkan kajian risiko bencana yang komprehensif, mencakup probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, serta skenario mitigasi yang dapat dilakukan.
Pemerintah juga wajib menjelaskan alasan mengapa upaya perlindungan dan mitigasi di habitat asal dianggap tidak lagi memungkinkan. Badak jawa telah lama hidup di Ujung Kulon dan mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika alam. Oleh karena itu, prioritas pemerintah seharusnya difokuskan pada penguatan perlindungan habitat, sistem pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis, alih-alih terburu-buru memindahkan satwa dari habitat alaminya.
Pemindahan Badak Jawa dan Indikasi Ekspansi Pertambangan Emas di Ujung Kulon
WALHI melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan antara wacana pemindahan badak jawa dan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Salah satu konteks yang patut dicermati adalah keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare.
Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan status strategis terhadap aktivitas pertambangan di kawasan itu, termasuk dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah tambang emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Kekhawatiran tersebut kian relevan menyusul terbitnya Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Februari 2026 tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten, yang mencakup wilayah daratan dan perairan. Berdasarkan keputusan itu, wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Penetapan WUP merupakan salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha. Persoalannya, berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam kawasan WUP. Hal ini perlu segera diklarifikasi oleh pemerintah, mengingat TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan ekosistem taman nasional.
“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK," tegas Umi.
Ia menambahkan, kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas pertambangan, baik di daratan maupun di perairan yang berbatasan dengan taman nasional, berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, mulai dari pencemaran air dan sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati. Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya.
"Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.
WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana pemindahan badak jawa sebelum tersedianya kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga harus membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.
Selain itu, pemerintah wajib memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya. Keselamatan badak jawa tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara seharusnya hadir untuk melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies terancam punah, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya.(*)
