KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah serta langkah pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden memberikan arahan agar KSP terus mengawal program strategis nasional sekaligus menangani berbagai isu strategis.
“Presiden Prabowo memberikan arahan terkait pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan berbagai isu strategis,” tulis Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Teddy, menjelang dua tahun pemerintahan, Presiden memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis.
Pengawasan dinilai penting agar program pemerintah dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Menjelang 2 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Selain pengawasan program prioritas, penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian Presiden dalam agenda pemerintahan pada hari yang sama.
Dalam pertemuan terpisah, Prabowo menerima Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan institusi Polri dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.
Teddy menyebut Presiden menekankan profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur negara sebagai landasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur negara agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkapnya.
Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan yang responsif, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan.
Diketahui, pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun, dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen.
APBN diarahkan untuk memastikan prioritas pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Delapan Program Kerja Prioritas Nasional dalam APBN 2027 mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan pengawasan agar penggunaan anggaran dan pencapaian targetnya berjalan sesuai tujuan.(*)
