KETIK, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar pemerintah untuk merampingkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Katanya, ia akan berencana menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif dan terus merugi.
Rencana ini disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Selasa 24 Juni 2026 kemarin.
Prabowo mengatakan, dirinya terkejut dengan besarnya jumlah BUMN yang mencapai lebih dari seribu entitas. Menurutnya, kondisi tersebut tidak efisien karena banyak perusahaan negara tidak memberikan kontribusi keuntungan, bahkan membebani keuangan negara.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus," katanya.
Ke depan, jumlah yang akan dikonsolidasikan atau ditutup diperkirakan bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
Prabowo menambahkan, langkah tersebut bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya membersihkan tata kelola BUMN agar lebih profesional dan bebas dari praktik yang merugikan negara.
Sementara itu, ia juga disebut tengah menjalankan agenda konsolidasi besar-besaran. Jumlah BUMN dan anak perusahaannya yang saat ini sekitar 1.100 unit, ditargetkan akan dipangkas menjadi sekitar 257 perusahaan.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," pungkasnya. (*)
Efisiensi Aset Negara, Prabowo Targetkan Penutupan hingga 800 BUMN Tak Sehat
24 Juni 2026 16:00 24 Jun 2026 16:00
Hanifuddin Musa, Muhammad Faizin
Redaksi Ketik.com
Presiden Prabowo Subianto merencanakan penutupan sekitar 800 BUMN tak sehat. (Foto: BPMI Setpres)
Tags:
Penutupan 800 Bumn Bumn Tak Sehat Presiden PrabowoBaca Juga:
Cegah Penyalahgunaan Wewenang, DPR Dorong UU Khusus PenyadapanBaca Juga:
Siapa Saja yang Diduga Disadap Listyo Sigit Prabowo Cs? Ini DaftarnyaBaca Juga:
Jokowi Buka Suara Soal Gibran Mundur, Sebut Jabatan Politik Bersifat SementaraBaca Juga:
Habiburokhman Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Dugaan Penyadapan IlegalBaca Juga:
Sahroni Minta Kapolri Pecat Semua Tersangka Kasus Penyadapan IlegalBerita Lainnya oleh Hanifuddin Musa
13 November 2026 18:22
MPR Tetapkan 2 Desember 2026 Sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
13 November 2026 15:33
Cegah Penyalahgunaan Wewenang, DPR Dorong UU Khusus Penyadapan
13 November 2026 12:48
AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan ke Prabowo
12 November 2026 15:50
Ketua MPR RI Beberkan Isi Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Mundur atas Permintaan Sendiri
12 November 2026 15:23
Siapa Saja yang Diduga Disadap Listyo Sigit Prabowo Cs? Ini Daftarnya
