KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi, ilmuwan, serta perwakilan lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Pembentukan BPGMN diarahkan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan badan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan yang dipimpin Prabowo.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, BPGMN akan mengedepankan pendekatan pencegahan.
Pemerintah menilai pencegahan perlu diperkuat karena dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional.
Badan tersebut juga akan dilengkapi anggaran untuk mendukung upaya pencegahan karhutla.
Raja Juli menyebut enam provinsi dengan kawasan gambut menjadi wilayah yang mendapat perhatian, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN akan mendukung keberadaan dan peran BPGMN, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini serta deteksi titik panas atau hotspot.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Selain teknologi, Presiden Prabowo juga mendorong pendekatan pencegahan presisi berbasis desa.
Menurut Arif, masyarakat desa memiliki kedekatan dengan sumber daya di lingkungan sekitar sehingga dapat dilibatkan dalam pencegahan kebakaran, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.
Diskusi juga membahas aspek teknologi dan ekonomi di kawasan gambut. Sejumlah teknologi yang dibahas antara lain water injection dan pompa di tingkat desa.
Dari sisi ekonomi, pemerintah membahas pengembangan sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif menyebut terdapat sekitar 41 juta masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut sehingga aspek penghidupan masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pelibatan ilmuwan menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian.
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” jelas Brian.
Presiden juga meminta agar BPGMN diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan saintis.
Pengelolaan gambut akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya.
Brian mengatakan pengetahuan dan praktik baik berbasis kearifan lokal juga diarahkan menjadi referensi dalam pengelolaan dan penanganan lahan gambut.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan diskusi membahas tiga aspek utama, yakni penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk kawasan gambut.
“Yang pertama itu untuk kalau sudah terbakar apa yang harus kita lakukan, bagaimana penanganan yang paling optimal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan dan juga menjaga ekosistem gambut. Dan juga yang ketiga, terakhir dengan budidaya apa, tanaman-tanaman, varietas apa yang cocok untuk daerah gambut,” jelas Faisal.
Faisal menyebut penguatan Satgas Darat juga menjadi salah satu pembahasan.
Sejumlah teknik pemadaman turut dibahas, termasuk pengeboran dangkal untuk memperoleh sumber air yang kemudian dipompa menggunakan pompa portabel.
“Kalau sekarang memang yang kita perkuat nanti adalah Satgas Darat yang bisa langsung menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah yang terbakar. Jadi ada beberapa cara tadi, ada banyak teknik yang dibahas. Salah satunya adalah pengeboran dangkal, kemudian dipompa dengan pompa yang portable untuk dapat memadamkan kira-kira dengan radius 200 meter dari titik bor tersebut,” ungkapnya.
Pada sisi pencegahan, para pakar juga menekankan pentingnya menjaga kelembapan gambut.
Permukaan air gambut diupayakan tidak turun terlalu dalam agar kondisi lahan tetap lembap dan tidak mudah terbakar.
“Intinya nanti adalah kita coba menjaga permukaan air gambut, tadi disebutkan tidak boleh turun lebih dalam dari 40 cm dari permukaan tanahnya. Harapannya ketika dia lebih jenuh, lebih lembap, maka gambut ini tidak akan mudah terbakar,” ucap Faisal.
Selain menjaga ekosistem dan reservoir air, operasi modifikasi cuaca juga tetap dapat dilakukan ketika kondisi awan memungkinkan.(*)
