KETIK, JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengkritik fenomena penyalahgunaan isu Hak Asasi Manusia (HAM) global yang menurutnya kerap dijadikan tameng dalam membela perilaku LGBT.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juli 2026.
Ia menilai, dalam perspektif Islam, HAM tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nilai lain.
“Bagi mereka para pembela LGBT, mereka suka berlindung di balik aturan HAM," katanya dalam keterangan resminya.
"Jadi dalam perspektif Islam, HAM itu bukan sesuatu yang absolut. Ketika atas nama HAM tapi kemudian bertentangan dengan HAM itu sendiri, ya tidak bisa dong,” lanjutnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, esensi HAM dinilai telah diputarbalikkan ketika digunakan untuk membela kelompok LGBT. Katanya, sering kelompok LGBT kerap menggunakan tameng HAM.
Padahal LGBT dinilai sebagai penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“LGBT itu normal nggak? Perkawinan itu kan antara laki dan perempuan. Jadi kalau antara laki-laki dengan laki-laki, gimana? Itu melanggar undang-undang dan harus diberi sanksi,” tegasnya.
Dengan demikian, ia berharap negara harus tegas mengambil sikap ini agar perkara tersebut tidak dipandang lumrah.
“Masa kita negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, membiarkan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan?," pungkasnya. (*)
Ketum MUI Kritik Penggunaan Isu HAM untuk Tameng Bela LGBT: Ya Tidak Bisa Dong!
6 Juli 2026 18:49 6 Jul 2026 18:49
Hanifuddin Musa, Al Ahmadi
Redaksi Ketik.com
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyampaikan pandangannya dalam Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Juli 2026. (Foto: MUI)
Tags:
LGBT MUI HAM Kh Anwar Iskandar Majelis Ulama Komisi Hukum Mudzakarah Nasional Hak Asasi Isu Lgbt Hotel Sahid Jakarta Pusat info jakarta Berita JakartaBaca Juga:
MUI Dukung Kapolri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ingatkan Bahaya MakarBaca Juga:
GPI Jakarta Raya Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden, Minta Gantikan GibranBaca Juga:
Formappi Dukung MAKI dan ARUKKI Segera Ajukan Praperadilan CSR BI-OJK ke PN JakselBaca Juga:
DPD RI Bahas RUU Migas Bersama FSPPB, Dorong Penguatan Kedaulatan Energi NasionalBaca Juga:
172 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, NasDem TerbanyakBerita Lainnya oleh Hanifuddin Musa
20 November 2026 23:57
Khofifah Siapkan Lulusan SMK Jatim Bekerja di Jepang
20 November 2026 14:48
Khofifah Bahas Peluang Investasi dan Kerja Sama Strategis dengan Amerika Serikat
20 November 2026 14:13
Kabr Baik! Pemkab Sidoarjo Buka 115 Lowongan Pegawai Puskesmas, Pendaftaran Dibuka Hingga 24 November
20 November 2026 14:00
Putin Sebut, Tahun Depan Rusia dan Indonesia Akan Jalin Perjanjian Kerja Sama
20 November 2026 13:48
Putin Sebut Indonesia Salah Satu Kekuatan Ekonomi Terbesar dan Tercepat di Asia
