KETIK, PALEMBANG – Ribuan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin 5 Oktober 2026.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus tuntutan terkait kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu bentuk kritik yang disampaikan mahasiswa yakni pemberian kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.
Kartu tersebut diberikan sebagai simbol ketidakpuasan mahasiswa terhadap penanganan karhutla dan kondisi kualitas udara yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Presiden Mahasiswa Unsri, Muhammad Gebri, mengatakan mahasiswa telah merasakan dampak kabut asap dalam waktu yang cukup panjang. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan tindak lanjut pemerintah yang lebih konkret.
“Kami memberi kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Hari ini udara di Sumatera berbahaya. Sudah sekian bulan kita sudah merasakan ini dan sudah tidak ada tindak lanjut,” kata Gebri dalam orasinya.
Gebri menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat dan membutuhkan penanganan lebih serius.
“Semua yang kami rasakan tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sampai kapan kondisi kabut asap akan dibiarkan. Mahasiswa, kata Gebri, tidak ingin persoalan tersebut terus berulang dan semakin berdampak terhadap masyarakat.
“Kalau ini dibiarkan terus menerus, haruskah Sumsel ini hitam dikepung asap?” tegasnya.
Gebri menegaskan, aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Mahasiswa, menurutnya, juga ingin menunjukkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Sumsel.
“Kami tidak mau, Pak. Kami peduli dengan Sumatera Selatan dan kami hadir hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
Kedatangan ribuan mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.
Di hadapan mahasiswa, Herman Deru menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan. Ia menilai penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian dari kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Sumsel.
“Atas nama pribadi dan segenap Pemerintahan Provinsi Sumsel, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Herman Deru.
Deru menjelaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan karhutla. Menurutnya, tugas gubernur dalam penanganan bencana tersebut adalah mengorkestrasi berbagai kekuatan, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi.
Ia menyebut Pemprov Sumsel telah menetapkan status siaga karhutla selama kurang lebih enam bulan. Penanganannya melibatkan berbagai unsur, di antaranya aparat penegak hukum, TNI-Polri, masyarakat peduli api, pemerintah kabupaten/kota, BPBD hingga relawan.
Namun, Deru mengakui Sumsel menghadapi tantangan besar karena memiliki sekitar 1,4 juta hektare lahan gambut yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran, khususnya saat musim kemarau.
Menurutnya, karhutla di Sumsel dipengaruhi dua faktor utama, yakni aktivitas manusia dan faktor alam.
Untuk penanganan di lapangan, Pemprov Sumsel mengerahkan satgas darat untuk melakukan pemantauan berdasarkan hasil investigasi dan menindaklanjuti temuan titik api dengan upaya pemadaman.
Selain itu, satgas udara juga dikerahkan melalui operasi water bombing. Deru menyebut satu helikopter dapat melakukan sekitar 30 hingga 40 kali water bombing dalam sehari.
Saat ini, terdapat lima unit helikopter yang mendukung penanganan karhutla di Sumsel. Tiga unit di antaranya aktif, sedangkan dua lainnya masih menjalani perawatan.
Salah satu helikopter yang aktif juga dipinjamkan ke Lampung untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Selain operasi darat dan udara, pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk mendorong terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menjelaskan penggunaan bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di Sumsel.
Dari total anggaran tersebut, Rp30 miliar dialokasikan untuk satgas penanganan karhutla Pemprov Sumsel. Sementara Rp70 miliar lainnya diperuntukkan bagi empat kabupaten, yakni Rp15 miliar untuk Ogan Ilir, Rp15 miliar untuk Banyuasin, Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin dan Rp20 miliar untuk Ogan Komering Ilir (OKI).
Deru menegaskan penggunaan anggaran tersebut harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Tidak boleh berimprovisasi dalam hal pembelanjaannya,” tegasnya.
Ia mengatakan proses pengadaan sejumlah peralatan penanganan karhutla masih berlangsung melalui tahapan pelelangan.
Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara akuntabel agar bantuan pemerintah digunakan sesuai peruntukannya.
Di tengah aksi tersebut, Herman Deru juga menandatangani petisi yang berisi tuntutan mahasiswa UIN Raden Fatah agar pemerintah segera mengambil langkah penanganan karhutla dalam waktu 5x24 jam.
Penandatanganan petisi tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian aksi mahasiswa yang mempertemukan kritik terhadap penanganan karhutla dengan penjelasan pemerintah mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan.
Aksi tersebut pun memperlihatkan dua sisi persoalan yang sama-sama menjadi perhatian mahasiswa mendesak penanganan kabut asap dilakukan lebih cepat dan menyeluruh, sementara pemerintah memaparkan berbagai upaya yang telah dikerahkan menghadapi karhutla di Sumsel.(*)
