KETIK, PACITAN – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil di Kabupaten Pacitan dilakukan melalui mekanisme pengajuan dan pendataan aktivitas penangkapan.
Kepala Dinas Perikanan Pacitan Nanang Hardwijono mengatakan, rata-rata setiap kapal nelayan kecil mendapatkan rekomendasi BBM sekitar 1.000 liter untuk periode tiga bulan.
Ia mengatakan nelayan yang mendapatkan pembinaan pemerintah daerah merupakan nelayan kecil, termasuk pemilik kapal di bawah 7 gros ton (GT) maupun nelayan tanpa perahu.
Untuk kebutuhan BBM, nelayan mengajukan permohonan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Data pengajuan kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk menghitung kebutuhan berdasarkan aktivitas masing-masing nelayan.
"Kebutuhan BBM-nya itu akan terlihat di situ. Pembatasannya ada di aplikasi yang memang dimiliki oleh PT Pertamina selaku pengelola atau yang menentukan subsidi dari kuota dari BBM," kata Nanang, Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, pengajuan tersebut memuat sejumlah informasi, termasuk jarak tempuh dan jumlah perjalanan atau trip penangkapan ikan dalam satu bulan.
Data tersebut menjadi dasar untuk melihat kebutuhan BBM masing-masing kapal.
Besaran kuota BBM juga tidak disamaratakan untuk seluruh kapal.
Jumlah yang dapat diambil menyesuaikan aktivitas penangkapan ikan yang tercatat dalam aplikasi.
"Tergantung berapa trip mereka dalam sebulan itu melakukan kegiatan penangkapan ikan. Lah nanti dari aplikasinya itu akan kelihatan berapa maksimal mereka boleh mengambil," ujarnya.
Nanang menyebut rata-rata kebutuhan BBM berada di angka 1.000 liter per kapal untuk periode tiga bulan.
Rekomendasi BBM juga diberikan setiap tiga bulan sekali.
"Kalau rata-rata itu 1.000 liter per tiap 3 bulan," katanya.
Dalam proses pembelian, nelayan menggunakan aplikasi XStar dengan sistem barcode.
Nelayan terlebih dahulu melakukan pemindaian sebelum mendapatkan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Iya, kalau sekarang XStar namanya. Semacam MyPertamina untuk program seperti itu. Harus scan dulu, ada barcode-nya," jelas Nanang.
Di Pacitan terdapat dua SPBN yang melayani kebutuhan BBM nelayan, yakni SPBN Tawangan dan SPBN Tamperan.
Namun, pengambilan BBM tetap mengikuti kuota yang tersedia dan mekanisme penyaluran yang berlaku di masing-masing SPBN.
Nanang menjelaskan rekomendasi BBM tidak hanya berlaku untuk satu kategori ukuran kapal.
Dalam mekanisme rekomendasi, terdapat dua kelompok, yakni kapal berukuran 0 sampai 5 GT dan kapal 5 sampai 30 GT. Persyaratan pengajuannya berbeda sesuai kategori kapal.
"Rekom BBM itu ada dua jenis, dari 0 sampai 5 gros ton dan 5 sampai dengan 30 gros ton," ujarnya.
Untuk nelayan kecil, pembinaan menjadi kewenangan Dinas Perikanan Pacitan.
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta bantuan sesuai kewenangan kepada kelompok nelayan tersebut.
"Nah, nelayan kecil itu berada pada kewenangan kita, yang harus kita bina, harus kita lindungi, harus kita mungkin ada bantuan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi prioritas sesuai dengan kewenangan kita, para nelayan kecil," kata Nanang.
Dinas Perikanan Pacitan mencatat terdapat 107 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang tersebar di 12 kecamatan.
Sebagian berada di tujuh kecamatan wilayah pesisir, sementara kelompok lainnya bergerak pada perikanan perairan umum seperti sungai dan waduk.
Nanang memastikan hingga saat ini tidak terjadi kelangkaan BBM bagi nelayan di Pacitan.
Pemenuhan pasokan dilakukan melalui mekanisme pengajuan dan permintaan dari SPBN sesuai kebutuhan serta kuota yang tersedia.
"Insya Allah tidak ada," ujarnya saat ditanya mengenai masalah BBM bersubsidi untuk nelayan.(*)
