KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat, 2 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 38 pemerintah kabupaten atau kota, terutama pada beberapa sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penurunan prevalensi stunting.
Karena itu, evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bahan penting untuk mempertajam sasaran program, meningkatkan efektivitas intervensi serta mencegah potensi inefisiensi anggaran.
Gubernur Khofifah mengapresiasi hasil evaluasi tersebut sebagai sarana penyempurnaan perencanaan supaya setiap program memiliki sasaran, indikator dan bentuk intervensi yang sama dengan kebutuhan masyarakat.
"Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-progran pemerintah memang harus ada dampak positifnya," ujar Gubernur Khofifah.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten atau kota, jumlah alokasi anggaran diprioritaskan pada lima sektor hingga mencapai dana Rp27.519,86 miliar atau sekitar Rp27,52 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pemerintab Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp5.099,35 miliar, sedangkan pemerintah kabupaten atau kota se Jawa Timur mengalokasikan Rp22.420,51 miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan dan 8.918 subkegiatan
Di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, alokasi terbesar ditujukan untuk sektor pendidikan dengan dana sebesar Rp3.645,47 miliar. Berikutnya pengentasan kemiskinan sebesar Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar serta penurunan prevalensi stunting sebesar Rp38,06 miliar.
Sementara itu, 38 pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur dialokasikan mencapai anggaran sebesar Rp22.420,51 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas pengentasan kemiskinan Rp9.473,63 miliar, pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar dan penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran perlu diikuti dengan ketepatan sasaran dan kualitas intervensi. Berdasarkan evaluasi BPKP, indikator sasaran utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berorientasi pada hasil dan terukur. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk melakukan penyempurnaan sehingga pelaksanaan program semakin efisien, efektif dan berdampak.
"Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi," ungkapnya.
Khofifah menilai catatan evaluasi tersebut justru menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan ke depan. Khofifah optimis bahwa berbagai rekomendasi dapat ditindaklanjuti sehingga program pemerintah tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif
Lebih jauh, Khofifah mendorong agar hasil evaluasi tersebut tidak berhenti di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penguatan kualitas perencanaan agar pembangunan efektif, efisien dan berdampak perlu diteruskan hingga pemerintah kabupaten atau kota sehingga terdapat keselarasan antara kebijakan provinsi dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Khofifah mengusulkan agar Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten atau kota dapat dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum input SIPD untuk Tahun Anggaran 2028. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan melakukan evaluasi kolektif sekaligus memperkuat pemahaman mengenai perencanaan yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil.
"Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien dan berdampak," tuturnya.
Khofifah menambahkan, selain memperkuat kualitas perencanaan, juga harus mementingkan pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program maupun intervensi, sekaligus memastikan setiap pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, harus dilakukan diskusi sejak tahap awal perencanaan antara Pemerintah Provinis Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan BPKP. Sehingga, berbagai catatan hasil evaluasi dapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum program dan kegiatan dirumuskan lebih lanjut dalam sistem perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu menegaskan bahwa akan terus memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bersama pihaknya. BPKP juga akan memperkuat pandangan secara komprehensif, mengintegrasikan aspek manajemen risiko serta memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi.
BPKP Hasoloan mendorong pengkoordinasian Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota sekaligus menyelaraskan langkah strategis agar berbagai kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.
"Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Walikota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga," pungkasnya. (*)
