KETIK, SURABAYA – Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati. Ia mendorong Pemerintah Provinsi setempat menyiapkan langkah jangka panjang agar masyarakat di daerah rawan tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan air setiap musim kemarau.
Dikutip melalui laman resmi DPRD Jawa Timur, Selasa, 22 September 2026 sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi tersebut terdiri atas wilayah yang berstatus siaga darurat maupun tanggap darurat.
Lilik menilai kondisi itu membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada pengiriman air bersih ketika masyarakat mulai mengalami krisis. Distribusi air melalui kendaraan tangki tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi pemerintah juga perlu membangun sarana yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
Menurut dia, pembangunan fasilitas air harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sejumlah infrastruktur yang dapat dikembangkan antara lain tandon komunal, sumur bor, embung, jaringan perpipaan, hingga fasilitas untuk menampung air hujan.
Ia juga mengusulkan program “Kampung Tahan Kekeringan” di desa-desa yang berulang kali mengalami krisis air. Program tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dan sistem pengelolaan air yang membuat masyarakat lebih siap ketika memasuki musim kemarau.
“Yang kita bangun bukan hanya bantuan air untuk hari ini, tetapi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi kemarau berikutnya,” ujar Lilik.
Selain pembangunan sarana air, ketersediaan data yang akurat juga dinilai penting. Pemerintah perlu memiliki gambaran mengenai desa yang rawan kekeringan, jumlah kebutuhan air, sumber air yang masih tersedia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih dahulu.
Dengan data tersebut, penyaluran air bersih dapat dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah juga dapat menentukan lokasi penempatan tandon maupun pembangunan sumber air baru secara lebih tepat.
Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga. Sektor pertanian turut menghadapi persoalan ketika ketersediaan air untuk irigasi berkurang. Lilik mendorong pengelolaan sumber daya air turut mempertimbangkan kebutuhan petani melalui efisiensi irigasi, perlindungan sumber mata air, serta konservasi kawasan tangkapan air.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Fraksi PKS DPRD Jatim mendorong penyusunan roadmap ketahanan air Jawa Timur. Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam menangani kekeringan, membangun infrastruktur air, menjaga sumber daya air, sekaligus memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan.
Ia berharap penanganan kekeringan ke depan tidak hanya berfokus pada kondisi darurat. Dengan perencanaan dan infrastruktur yang memadai, desa-desa yang selama ini menjadi wilayah langganan kekeringan diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik menghadapi musim kemarau berikutnya. (*)
