Sidang Terbuka FISIP UI Tetapkan Sekdaprov Jatim Lulus Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial

10 Juli 2026 14:52 10 Jul 2026 14:52

Simon Naldi E., Muhammad Faizin

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Sidang Terbuka FISIP UI Tetapkan Sekdaprov Jatim Lulus Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI usai mempertahankan disertasi mengenai transformasi model PKH menjadi investasi sosial dalam sidang terbuka ( Foto: Biro Adpim Setdaprov Jatim)

KETIK, JAKARTA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) resmi menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, sebagai Doktor di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial setelah menyelesaikan seluruh tahapan akademik di universitas tersebut.

Dalam disertasinya, Adhy Karyono memperkenalkan model PKH Produktif-Inklusif untuk mentransformasi Program Keluarga Harapan, dengan menggeser fungsi perlindungan sosial menjadi bentuk investasi sosial guna mencetak warga negara yang produktif, mandiri, serta berdaya saing.

Disertasi berjudul "Dari Bantuan Sosial ke Warga Negara Produktif: Program Keluarga Harapan sebagai Investasi Sosial" tersebut dipertahankan Adhy Karyono dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono, Gedung F FISIP UI, Depok, pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam sidang promosi yang dipimpin oleh Prof. Dra. Evi Fitriani, M.A., M.I.A., Ph.D., Adhy Karyono ditetapkan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,86 berpredikat Yudisium Sangat Memuaskan, sekaligus menempatkannya sebagai Doktor ke-83 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.

Adhy menegaskan dalam disertasinya bahwa perlindungan sosial harus digeser dari sekadar instrumen belanja negara menjadi investasi sosial yang menghasilkan dampak ekonomi dan sosial jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Perlindungan sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi," ujar Adhy.

Menurut pandangannya, keberhasilan PKH menjadi bantalan akses kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin selama hampir dua dekade kini menghadapi fase berikutnya, yaitu memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu bermuara pada kemandirian ekonomi.

Evolusi Program Keluarga Harapan dalam penelitian Adhy dibedah melalui lensa perjalanan reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Kajian akademik ini secara spesifik menyoroti fase pembaruan regulasi pada periode kepemimpinan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebagai titik balik krusial. Instrumen tata kelola seperti integrasi akurasi data, digitalisasi distribusi bansos, hingga perancangan model perlindungan sosial adaptif-inklusif dieksplorasi secara mendalam untuk menyusun argumentasi ilmiah mengenai urgensi reposisi PKH dari sekadar jaring pengaman menjadi modalitas investasi sosial negara.

"Berangkat dari temuan ini, saya menawarkan konsep PKH Produktif-Inklusif sebagai model baru perlindungan sosial di Indonesia. Model ini menekankan bahwa negara perlu memberikan perlindungan sosial yang inklusif sebagai fondasi sebelum mendorong produktivitas masyarakat melalui peningkatan kapasitas, perluasan kesempatan kerja, dan akses terhadap pasar," urai Adhy.

Ia menyatakan bahwa keberhasilan graduasi keluarga penerima manfaat tidak boleh lagi sekadar bertumpu pada penghentian distribusi bantuan sosial, melainkan harus dibuktikan lewat pencapaian kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di lapangan.

"Kesejahteraan tidak berhenti pada berkurangnya kemiskinan. Tujuan akhirnya adalah melahirkan warga negara yang produktif, mandiri, dan berdaya saing," tegasnya.

Adhy mengunci orasi ilmiahnya dengan penegasan bahwa seluruh pengembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya wajib diarahkan untuk memberikan kemanfaatan nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Pada akhirnya, ilmu pengetahuan hanya akan menemukan kemuliaannya ketika ia menjelma menjadi pengabdian. Disertasi ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menghadirkan kebijakan publik yang semakin berbasis ilmu pengetahuan demi kemanfaatan masyarakat," pungkasnya.

Pelaksanaan sidang terbuka tersebut mendapat atensi luas dari jajaran pemerintahan dan legislatif, yang ditandai dengan kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi IX DPR RI, hingga kalangan akademisi serta pejabat publik lainnya.(*)

Tombol Google News

Tags:

Universitas Indonesia Pemprov Jatim Investasi Sosial Perlindungan Sosial kesejahteraan sosial