KETIK, JAKARTA – Kepala BNPB, Suharyanto, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming memastikan langsung penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Jumat, 25 September 2026. Memastikan penanganan darurat hingga percepatan pemulihan pascabencana berjalan baik.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres yang turut didampingi Gubernur Sumatera Barat, Bupati Solok, serta unsur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dan meninjau sejumlah lokasi terdampak.
Wapres juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan serta bantuan kepada masyarakat terdampak dan pengungsi. Bantuan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.
Dalam rapat koordinasi, Wapres Gibran memberikan perhatian terhadap percepatan pemulihan infrastruktur terdampak, termasuk jalan, jembatan, jaringan air bersih, aliran sungai, dan lahan pertanian masyarakat.
Gibran juga meminta fasilitas pemerintahan yang terdampak segera mendapat perhatian agar pelayanan publik tetap berjalan. Sejumlah layanan pemerintahan, termasuk administrasi kependudukan, harus tetap dapat diakses masyarakat meskipun terdapat kerusakan pada gedung perkantoran.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, seperti ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan kelompok rentan tersebut terdata dan terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Wapres menekankan agar bantuan kebutuhan dasar yang tiba segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Pengelolaan logistik juga perlu dilakukan secara tertib melalui pencatatan barang masuk dan keluar sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipantau setiap hari.
Terkait kebutuhan hunian, Wapres meminta pemerintah menyiapkan lokasi hunian sementara maupun hunian tetap yang aman dan layak huni. Lokasi tersebut diharapkan tidak berada di kawasan yang memiliki risiko bencana serupa serta tetap mempertimbangkan kedekatan dengan lingkungan tempat tinggal sebelumnya.
Sementara itu, Kepala BNPB menekankan percepatan pendataan seluruh masyarakat terdampak berbasis kepala keluarga, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri. Pendataan tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan dan penyusunan kebutuhan pemulihan.
Kepala BNPB juga meminta masa tanggap darurat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat yang rumahnya rusak berat memperoleh alternatif tempat tinggal sementara yang aman dan layak.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah daerah bersama BNPB akan mempercepat penyusunan data rumah rusak berat, sedang, dan ringan melalui Surat Keputusan Bupati. Data tersebut selanjutnya akan dipadupadankan dengan data kependudukan.
BNPB juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Penyusunan R3P akan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait untuk menghimpun kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan alat berat untuk mempercepat pembersihan material banjir dan pemulihan infrastruktur. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan dukungan alat berat serta kendaraan angkut untuk mendukung percepatan penanganan.
Pada sektor layanan dasar, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan pemulihan jaringan listrik dan air bersih. Penanganan aliran sungai, jalan, dan jembatan juga dilakukan secara bertahap sesuai hasil kajian teknis di lapangan.
Kunjungan Wakil Presiden dan Kepala BNPB menjadi bagian dari penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan secara terpadu.
Pemerintah Kabupaten Solok tetap menjadi penanggung jawab utama penanganan di daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, kementerian/lembaga, serta unsur terkait lainnya. (*)
