Sisi Lain Kasus Hogi: Komisi III DPR RI Desak Penghentian Perkara, Pengamat Hukum Puji Langkah RJ Kajari Sleman

KETIK, YOGYAKARTA – Komisi III DPR RI secara resmi meminta Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan perkara hukum yang menjerat Adhe Pressly Hogi Minaya. Keputusan ini diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Rabu 28 Januari 2026, menyikapi status tersangka Hogi setelah ia menabrak pelaku penjambretan istrinya hingga tewas di Sleman, Yogyakarta.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa perkara dengan nomor LP/1288/VII/2025/SPKT.Sat.Lantas/Polresta Sleman tersebut seharusnya dihentikan demi kepentingan hukum. Dasar yang digunakan adalah Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta adanya alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Komisi III DPR RI juga meminta kepada para penegak hukum untuk memedomani ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur agar penegak hukum mengedepankan keadilan daripada sekadar kepastian hukum," ujar Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat.

Usai rapat, ia menambahkan bahwa pemberian status tersangka kepada Hogi sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan semangat KUHAP baru.

Apresiasi Akademisi atas Langkah Kajari Sleman

Menanggapi dinamika di Senayan tersebut, Pengamat Hukum yang juga akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dr H PK Iwan Setyawan, SH MH, Kamis 29 Januari 2026, menyatakan dukungannya. Iwan menilai langkah Komisi III DPR RI adalah bentuk pengawasan yang tepat untuk memastikan hukum tidak lagi digunakan secara kaku di tengah masyarakat yang sedang berupaya membantu penegakan hukum.

Di saat yang sama, Iwan mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman, Bambang Yunianto, yang langsung berupaya menuntaskan perkara ini melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Menurutnya, diskresi yang diambil Bambang merupakan jawaban nyata atas kegelisahan publik.

"Kita menghormati pendapat Komisi III DPR RI yang memberikan dasar yuridis kuat melalui KUHAP dan KUHP baru. Namun, saya juga sangat mengapresiasi Kajari Sleman, Bambang Yunianto, yang mampu mengeksekusi semangat tersebut secara cepat lewat mekanisme keadilan restoratif," kata Iwan Setyawan.

Implementasi Spirit KUHP Nasional

Berbeda sikap dengan Komisi III, menurut Iwan bahwa penyelesaian kasus Hogi Minaya melalui RJ merupakan preseden penting yang mencerminkan wajah hukum pidana modern Indonesia. Ia melihat ada sinkronisasi antara tekanan legislatif dengan tindakan eksekutif di lapangan.

Menurut Iwan, apa yang dilakukan oleh Kejari Sleman telah mengusung semangat KUHP baru yang memposisikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan mengedepankan keadilan daripada sekadar formalitas kepastian hukum, jaksa telah mempraktikkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 secara tepat.

"RJ dalam kasus Hogi ini bukan sekadar perdamaian biasa, melainkan implementasi spirit KUHP baru. Hukum kini mulai beralih dari sekadar menghukum menjadi memulihkan.
Langkah Kajari Sleman memastikan bahwa warga yang berniat baik untuk menghentikan kejahatan tidak justru menjadi korban dari undang-undang itu sendiri," tutur Iwan.

Ia ingatkan bahwa suatu perkara pidana tidak boleh menggantung tanpa ujung dan harus dihentikan demi hukum jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain itu Jaksa selaku dominus litis, memiliki wewenang sentral untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan bukti. Jika bukti tidak cukup atau perkara ditutup demi hukum, jaksa berhak menerbitkan surat ketetapan tersebut.

Penyelesaian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kepolisian dan kejaksaan di seluruh Indonesia dalam menangani kasus serupa, agar keberanian warga dalam membantu menciptakan keamanan lingkungan tidak luntur akibat kekhawatiran akan kriminalisasi.
Iwan Setyawan menegaskan dirinya sependapat dengan langkah cepat yang dilakukan oleh Kajari Sleman. (*)