KETIK, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono membahas strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Keduanya memimpin Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, 7 Oktober 2026. Pertemuan itu turut melibatkan 43 perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan Pemprov Sumsel membahas upaya menjaga kawasan gambut tetap basah sebagai langkah pencegahan karhutla, terutama saat musim kemarau.
Herman Deru menyambut baik dukungan Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong pembangunan konektivitas kanal dan sistem pompa untuk menjaga ketersediaan air di wilayah rawan kebakaran.
Menurut Herman Deru, pencegahan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Pemerintah perlu menjaga kondisi lahan agar tetap memiliki cukup air sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
"Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Hari ini mengemuka ide membuat kanal yang sangat kreatif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya langsung sambut," ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, tim ahli Kementerian Lingkungan Hidup telah memetakan persoalan konektivitas kanal, termasuk mekanisme pengaturan sirkulasi air. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah air langsung terbuang ke sungai dan memungkinkan pemanfaatannya kembali ketika memasuki musim kemarau.
"Jangan air ini hanya dibuang ke sungai. Bagaimana ketika kemarau air masuk ke kanal. Ini oleh-oleh yang sangat berharga," katanya.
Pemprov Sumsel, kata Herman Deru, siap menentukan lokasi prioritas untuk normalisasi kanal dan pemasangan pompa. Penentuan lokasi akan mengacu pada arahan serta kajian teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Ia juga menyoroti skema pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut yang tidak mengandalkan APBN maupun APBD.
"Yang istimewanya, ini non-APBN, non-APBD. Ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya.
Herman Deru mengatakan dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, terutama karena penanganan karhutla juga berkaitan dengan kewenangan perizinan dan pemberian sanksi lingkungan terhadap korporasi pada kapasitas tertentu.
Karena itu, Pemprov Sumsel akan segera menetapkan wilayah yang menjadi prioritas normalisasi kanal dan pemasangan pompa. Pemerintah daerah akan menjalankan langkah tersebut dengan pendampingan tim ahli Kementerian Lingkungan Hidup.
"Sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH. Dan ini bukan hanya untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tetapi manfaatnya untuk jangka panjang," jelasnya.
Herman Deru menilai langkah tersebut penting karena penanganan karhutla selama ini cenderung berfokus pada kondisi ketika api sudah muncul. Padahal, menjaga kelembapan lahan gambut sejak sebelum kebakaran terjadi menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
Terkait operasi modifikasi cuaca (OMC), Herman Deru menyebut operasi tersebut telah dilakukan sebanyak 69 kali. Pemprov Sumsel bersama pemerintah pusat masih menunggu hasil operasi berupa hujan di wilayah yang membutuhkan.
Kementerian LH Dorong Sekat Kanal dan Pompa
Wamen LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pemerintah perlu melengkapi upaya penanggulangan karhutla dengan strategi pencegahan yang berorientasi jangka panjang.
Menurut Diaz, OMC, water bombing, dan pemadaman langsung di lapangan merupakan langkah yang baik dan efektif. Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mencegah kebakaran kembali terjadi.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan tinggi muka air tanah (TMAT) serta pembasahan kembali lahan gambut yang memiliki potensi terbakar.
"Caranya yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat-sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini," jelas Diaz.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pembangunan water intake dari sungai-sungai di sekitar kawasan rawan kebakaran. Infrastruktur tersebut akan memasok air ke kanal, terutama di kawasan konsesi yang memiliki risiko karhutla.
Melalui sistem tersebut, air dari sungai dapat dipompa dan dialirkan kembali ke kanal untuk menjaga kawasan gambut tetap basah selama musim kemarau.
"Hari ini kita kumpulkan perusahaan-perusahaan ini untuk bersama-sama membangun infrastruktur tersebut, supaya bisa membasahi gambut dan membawa air dari sungai," katanya.
Diaz mengapresiasi respons cepat Herman Deru yang langsung menyatakan kesiapan menerapkan konsep tersebut di sejumlah lokasi yang telah ditentukan.
"Ketika kita presentasikan lokasi-lokasi yang bisa dibangun pompa, diletakkan pompa ini, Gubernur langsung menyambut cepat. Langsung, ya sudah kita buatkan penerapan. Teknisnya nanti dari tim," ujarnya.
Pemantauan Kualitas Udara dan Penegakan Hukum
Selain membangun infrastruktur untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup juga memperkuat pemantauan dampak asap terhadap masyarakat.
Diaz mengapresiasi Sumsel yang telah memiliki sembilan stasiun pemantauan kualitas udara ambien (SPKUA). Keberadaan stasiun tersebut membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi kualitas udara dan menyampaikannya kepada masyarakat.
Dalam aspek penegakan hukum lingkungan, Diaz mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap 57 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menegaskan, sanksi lanjutan terhadap perusahaan akan ditentukan setelah pemerintah melakukan verifikasi dan melihat tingkat pelanggaran lingkungan pada masing-masing lokasi.
Strategi penanggulangan karhutla, kata Diaz, karena itu tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemerintah mulai mengembangkan sistem yang dapat menjaga kawasan gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran dalam jangka panjang.
"Jadi kita tidak hanya menunggu api muncul. Kita siapkan airnya, kita jaga lahannya tetap basah, dan kita bangun sistemnya untuk jangka panjang," pungkas Herman Deru. (*)
