KETIK, SIMEULUE – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Simeulue pada Rabu, 14 Oktober 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengevaluasi keterbukaan pemerintah daerah terhadap insan pers.
Di tengah ajakan kepada masyarakat untuk memeriahkan hari jadi kabupaten, muncul sorotan mengenai pelibatan wartawan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, mendokumentasikan perjalanan pembangunan, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Simeulue, Eko Susanto, yang juga bertugas sebagai wartawan ACEHPOST di wilayah tersebut, menegaskan bahwa pemerintah perlu membangun hubungan yang terbuka dengan insan pers, termasuk ketika menghadapi kritik.
"Pemerintah tidak boleh hanya nyaman dengan pemberitaan yang memuji, lalu menjauh ketika dikritik. Jurnalis bukan musuh pembangunan, melainkan mitra strategis yang mengawal transparansi dan mengoreksi kekurangan pemerintah," ungkap Eko kepada jurnalis Ketik.com, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Eko, kritik dari wartawan semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi dan kemitraan dengan pers merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Sorotan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyelenggara HUT ke-27 Simeulue mengakomodasi kebutuhan peliputan media. Kejelasan akses informasi, koordinasi dengan wartawan, serta kesempatan meliput agenda resmi menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Pelibatan pers dalam kegiatan pemerintah bukan berarti wartawan harus ditempatkan sebagai pihak yang mendukung seluruh kebijakan. Sebaliknya, jurnalis perlu memperoleh akses informasi secara profesional agar dapat menyampaikan fakta, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Eko menilai pemerintah daerah perlu memahami posisi pers sebagai bagian dari ekosistem keterbukaan informasi publik. Ia menyoroti anggapan bahwa wartawan kerap terlupakan atau kurang mendapat perhatian dalam sejumlah agenda pemerintah daerah.
Karena itu, penyelenggara kegiatan publik perlu memastikan mekanisme komunikasi dan akses peliputan berjalan jelas. Langkah tersebut dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga hubungan kerja yang profesional antara pemerintah dan media.
Keterbukaan informasi juga memiliki landasan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers, sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks peringatan hari jadi daerah, transparansi tidak cukup diwujudkan melalui kemeriahan acara dan publikasi keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga perlu membuka ruang komunikasi dengan media serta memastikan informasi mengenai agenda dan kebijakan daerah dapat diakses sesuai aturan.
HUT ke-27 Simeulue pada akhirnya bukan hanya perayaan seremonial, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat kebersamaan dan memperbaiki hubungan antara pemerintah, masyarakat, serta insan pers.
Masyarakat diajak berpartisipasi dalam peringatan hari jadi kabupaten. Pada saat yang sama, penyelenggara perlu memastikan wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Sebab, kemeriahan perayaan mungkin berlangsung singkat, tetapi dokumentasi dan informasi yang disampaikan pers akan menjadi bagian dari catatan perjalanan Kabupaten Simeulue. (*)
