.png){kind=logo}
KETIK, ACEH SINGKIL – Kanwil Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Aceh menyerahkan sertifikat hak pakai lahan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil.
Penyerahan sertifikat hak pakai lahan SR dilakukan sebagai bentuk dukungan pembangunan, sekaligus memberi kepastian hukum tata kelola pertanahan.
Seremonial penyerahan sertifikat hak pakai tanah ini dilaksanakan di Pendapa bupati Aceh Singkil, Senin, 24 Agustus 2026.
Turut hadir Bupati Safriadi Oyon, Kanwil ATR/BPN RI Provinsi Aceh Dr. Ir. Arinaldi, Pj Sekda Edi Widodo, Asisten 3 Asmaruddin, Kepala BPN , Sudarman Sylvajaya dan para SKPK.
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, mengapresiasi dukungan BPN Aceh dalam mempercepat pensertifikatan tanah, penataan aset pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
“Sertifikat ini bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi merupakan jaminan kepastian hukum sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan lahan yang sah dan jelas untuk kepentingan pendidikan,” kata Oyon.
Menurutnya, pembangunan SR tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana pendidikan, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM anak daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membangun masa depan daerah. SR bukan sekadar gedung, tetapi ruang untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas," terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Aceh, Arinaldi, menegaskan komitmen BPN untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan, penataan aset, serta percepatan pelayanan sertifikasi.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPN menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Lanjutnya, penyerahan sertifikat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepastian hukum aset pemerintah sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil. (*)
