Buntut Viral Dugaan Pungli dan Perundungan di SMAN Bareng Jombang, Komisi X DPR Desak Disdik Jatim Tindak Tegas

22 November 2026 16:29 22 Nov 2026 16:29

Syaiful Arif, Muhammad Faizin

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Buntut Viral Dugaan Pungli dan Perundungan di SMAN Bareng Jombang, Komisi X DPR Desak Disdik Jatim Tindak Tegas

Ilustrasi perundungan. (AI)

KETIK, JOMBANG – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang berujung pada perundungan (bullying) secara verbal terhadap siswa di SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memicu keprihatinan luas.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hardian, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur segera turun tangan mengusut dan mengklarifikasi persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.

Lalu menyatakan keprihatinannya apabila praktik intimidasi benar-benar menimpa peserta didik di lingkungan sekolah. 

Menurut dia, institusi pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk belajar, bukan tempat terjadinya kekerasan maupun tekanan psikologis.

"Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, bukan justru menjadi tempat terjadinya intimidasi atau kekerasan," kata Lalu dalam keterangannya, Minggu, 22 November 2026.

Ia menegaskan, manajemen sekolah wajib memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan yang jelas. Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele atau dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tegas.

Selain menyoroti isu perundungan, Lalu juga mengkritisi dugaan pungutan yang dibungkus dengan dalih sumbangan pendidikan. 

Ia mengingatkan bahwa sumbangan di sekolah negeri harus bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak boleh membebani orang tua siswa.

"Sekolah negeri harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Jika ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, tentu harus ditindaklanjuti dan dievaluasi," ujar dia.

Untuk kasus di SMAN Bareng Jombang, Lalu mendorong Disdik Jawa Timur segera memanggil pihak sekolah guna melakukan pemeriksaan secara objektif. Langkah ini dinilai krusial agar duduk perkara menjadi terang sekaligus memastikan hak-hak siswa tetap terlindungi.

Komisi X DPR RI, lanjut dia, akan terus mendorong penguatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Hal ini penting demi menjaga kredibilitas sekolah negeri di mata publik.

"Jangan sampai anak-anak kehilangan rasa aman dan orang tua kehilangan kepercayaan terhadap sekolah negeri," ucap Lalu.

Sebelumnya, dugaan praktik pungli dan perundungan di SMAN Bareng Jombang mencuat ke publik setelah sebuah video yang diunggah akun TikTok @KanjengSunan viral di media sosial pada Rabu (18/11/2026).

Dalam narasi video tersebut, pihak sekolah disebut menetapkan iuran bulanan sebesar Rp 200.000 kepada setiap wali murid dengan dalih sumbangan sukarela. Bagi keluarga prasejahtera yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pihak sekolah dikabarkan memberikan keringanan iuran menjadi Rp 150.000 per bulan.

"Meski dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani lantaran sifatnya yang mengikat," ungkap pembuat konten dalam video yang beredar tersebut.

Ironisnya, siswa dari keluarga kurang mampu yang menunggak pembayaran iuran tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis hingga dugaan perundungan di lingkungan sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN Bareng, Abdul Gofur, membenarkan adanya sumbangan bulanan yang dibebankan kepada wali murid. Namun, ia menegaskan nominal tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara sekolah, komite, dan wali murid.

Menurut Gofur, tidak semua orang tua harus membayar dengan nominal yang sama. Sekolah mengklaim memberikan keringanan bagi keluarga yang masuk kategori prasejahtera.

"Ini kan sudah dirapatkan, sudah disepakati. Yang tidak mampu itu diberikan keringanan. Istilahnya yang tidak mampu itu prasejahtera," kata Gofur, Jumat, 20 November 2026. (*)

Tombol Google News

Tags:

DPR RI Komisi X Pungli Sekolah Dindik Jatim Sman Bareng