KETIK, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, mulai dari proses evakuasi hingga pemenuhan kebutuhan pengungsi.
“Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Oktober 2026.
Banjir bandang menerjang Kota Padang pada Sabtu, 10 Oktober 2026 setelah hujan deras mengguyur sejumlah wilayah. Kecamatan Kuranji dan Nanggalo menjadi daerah yang terdampak, sementara sejumlah warga dilaporkan terjebak di tengah derasnya arus banjir.
Tim SAR gabungan harus melakukan evakuasi menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga yang terjebak, termasuk di kawasan Koto Tangah. Lebih dari 50 warga berhasil dievakuasi dari lokasi tersebut.
Puan mengapresiasi petugas dan relawan yang telah membantu menyelamatkan warga. Menurutnya, kecepatan pertolongan dan kepastian tempat berlindung sangat penting bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tuturnya.
Lebih dari 600 Warga Mengungsi
Berdasarkan pendataan sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi. Data warga terdampak dan pengungsi masih terus diperbarui.
Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi. Tempat pengungsian harus aman, nyaman, serta dilengkapi fasilitas kesehatan dan bantuan logistik, termasuk selimut dan pakaian bagi warga yang meninggalkan rumah tanpa persiapan.
Ia juga mengingatkan agar kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta penyandang disabilitas dan warga dengan penyakit bawaan, mendapat perhatian khusus.
Menurut Puan, warga yang mengungsi harus memperoleh kepastian perlindungan selama kondisi belum aman untuk kembali ke rumah masing-masing.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ujarnya.
Dorong Perbaikan Rumah dan Pemulihan Ekonomi
Selain menimbulkan pengungsian, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan rumah dan mengganggu akses jalan. Data sementara mencatat satu rumah rusak berat, empat rumah rusak sedang, serta sekitar 120 rumah terdampak banjir.
Akses jalan di wilayah Kuranji juga terputus sehingga menghambat perjalanan menuju sejumlah lokasi terdampak.
Puan mendorong pemerintah memastikan adanya bantuan perbaikan bagi warga yang rumahnya rusak. Ia menilai, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap evakuasi, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan kondisi masyarakat.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” katanya.
Puan juga meminta pemerintah memperhatikan warga yang kehilangan penghasilan akibat banjir. Dukungan pemulihan ekonomi diperlukan agar masyarakat dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Menurutnya, bantuan yang berkelanjutan dapat mencegah warga kembali terlalu cepat ke kawasan rawan bencana karena tekanan ekonomi.
Perbaikan Tanggul dan Mitigasi Bencana
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Puan menekankan pentingnya langkah mitigasi jangka panjang, termasuk perbaikan tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak.
Ia juga meminta pemerintah mendengarkan pengalaman dan kebutuhan warga dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Informasi yang jelas mengenai kondisi wilayah, perlindungan bagi pengungsi, dan rencana pemulihan dinilai penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman.
Puan memastikan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga program pemulihan pascabencana banjir di Padang.
Ia turut menyoroti pentingnya dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan agar proses penyelamatan dapat berlangsung maksimal tanpa mengabaikan keselamatan petugas.
“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” pungkasnya. (*)
