Pendapatan Parkir Sidoarjo; Bupati Subandi: Mestinya Pemkab Dapat Rp 28 M, Masak Hanya Rp 2 M

KETIK, SIDOARJO – Pendapatan asli daerah (PAD) Sidoarjo dari sektor parkir benar-benar anjlok. Dalam beberapa tahun terakhir, sumbangan setoran parkir untuk APBD Kabupaten Sidoarjo bahkan pernah mencapai titik nadir. Padahal, potensi pendapatan retribusi itu mencapai Rp 29 miliar pada era Bupati Saiful Ilah.

Bupati Subandi mengungkapkan hal itu saat memberikan arahan kepada para juru parkir (jukir) dalam apel pagi pada Jumat (16 Oktober 2026). 

"Zaman saya waktu jadi Wabup Rp 28 miliar. Zaman Pak Bupati Saiful Ilah Rp 29 M. Sistem parkir berlangganan," kata Bupati Subandi. 

Pendapatan parkir menjadi sangat kecil pada saat memasuki maupun setelah pandemi Covid-19 tahun 202. Itu bisa dimaklumi. Namun, pendapatan parkir pada 2023 sampai 2024 dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sampai sekarang ada masalah. 

Pemkab Sidoarjo sudah menyetujui adendum pembayaran. Pihak ketiga minta adendum waktu pembayaran. Dari 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan. Tapi, persoalan belum juga selesai.

"Hari ini masih di pengadilan," katanya. 

Bupati Subandi menyatakan dirinya tidak akan main-main dengan pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk, PAD dari sektor parkir. Dengan begitu, pendapatan asli daerah akan selamat untuk membiayai pembangunan. Pemkab Sidoarjo, dengan Dinas Perhubungan Sidoarjo, akan menyisir titik-titik parkir mana yang rawan. Dipasangkan kamera CCTV. Semua bakal dicek betul. Masalahnya apa saja. 

"Mestinya dapat Rp 28 miliar. Masak dalam 1 tahun Pemkab Sidoarjo hanya dapat Rp 2 miliar," ungkapnya. 

Pada 2027 mendatang, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan sistem parkir nontunai. Digunakan fasilitas QRis. Titik-titik dan target parkir dipetakan. Semua memakai sistem digitalisasi. Tak ada karcis parkir lagi. Pemkab Sidoarjo sudah punya sistem dashboard untuk memantau semua kinerja ASN. Termasuk, perolehan pendapatan asli daerah dari hari ke hari.

"Jadi, sekecil apa pun, kita akan tahu," tegas Bupati Subandi yang berlatar belakang pengusaha tersebut. 

Bupati Subandi menghampiri para jukir dan menyalami mereka setelah apel pagi. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.com)

Kebocoran-kebocoran pendapat akan ditiadakan. Pemerintah daerah, termasuk Pemkab Sidoarjo, harus pandai-pandai berinovasi demi meningkatkan pendapatan. Sebab, transfer pemerintah pusat ke daerah di seluruh Indonesia dipotong. Kabupaten Sidoarjo kena potong Rp 647 miliar. 

"Setelah dasboard mulai berjalan sudah terlihat peningkatan sampai Rp 68 miliar. Nilainya akan semakin meningkat," sebutnya. (*)