Kapolri Siapkan Program Poliran, Bantu Penganggur Dapat Pelatihan hingga Pekerjaan

KETIK, JAKARTA – Polri kini sedang menyiapkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar mendapatkan pelatihan keterampilan hingga kesempatan bekerja di perusahaan.

Menurut Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, program tersebut dirancang dengan melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, hingga perusahaan swasta.

"Kita ada kegiatan namanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran, Karena pengangguran ini berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas," ujar Suyudi usai menerima kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto di Rupatama Mabes Polri, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Polri akan mengerahkan personel Bhabinkamtibmas untuk menjaring warga yang membutuhkan pekerjaan, termasuk dengan bantuan pendamping desa.

Dalam pelaksanaannya, Polri akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan kepada para peserta. Materi pembekalan tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga soft skill atau kemampuan nonteknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

"Kemudian kita latihkan, lalu kita kerjasamakan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kita salurkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan, yang kita kerjasamakan dengan MOU dan PKS yang kita ikat," imbuhnya.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan diarahkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Polri berencana mengikat kerja sama dengan perusahaan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).

Selain Kementerian Ketenagakerjaan, Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersedia di setiap provinsi.

Keberadaan BLK tersebut diharapkan dapat mendukung proses peningkatan keterampilan peserta sebelum mereka memasuki dunia kerja. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya mengandalkan perekrutan, tetapi juga mempersiapkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.

Poliran juga dirancang menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk orang yang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

"Prinsip dari Poliran ini, kita akan melatih secara soft skill, sehingga masyarakat kita yang pada hakikatnya berkebutuhan tadi dalam hal pekerjaan, itu bisa kembali produktif setelah dilatihkan secara soft skill tadi," papar mantan Kapolda Banten ini.

Untuk mendukung kelompok tersebut, Polri turut merencanakan kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Suyudi menjelaskan, persoalan pengangguran perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui program tersebut, Polri ingin mengambil peran lebih luas dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan membuka akses terhadap kesempatan kerja.

Suyudi berharap Poliran dapat membantu masyarakat menjadi lebih produktif sekaligus menekan potensi kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan lingkungan.

"Kami berharap, masyarakat kita yang pengangguran, termasuk yang berkebutuhan karena pascarehabilitasi belum mendapat pekerjaan, ini bisa dipekerjakan sehingga bisa produktif, sehingga bisa menekan angka kriminalitas dan situasi kamtibmas bisa kondusif," ujarnya.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Ia menyebut, Poliran sejalan dengan program Kemendes PDT, yakni “12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia”.

“Jadi, akan kami sandingkan Poliran itu dengan desa-desa tematik. Kami punya program desa ekspor yang juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kami punya program desa wisata juga menyerap tenaga kerja yang banyak dan menghasilkan uang yang banyak,” papar politikus PAN ini.

Kolaborasi tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program desa ekspor dan desa wisata, misalnya, dapat menjadi ruang pemberdayaan masyarakat sekaligus membantu mengurangi pengangguran. (*)