KETIK, TAPANULI TENGAH – Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun dari kendaraan untuk menemui sejumlah warga terdampak bencana yang mencegat rombongan dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat, 4 September 2026.
Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan mereka selama masa pemulihan pascabencana.
Dalam pertemuan di pinggir jalan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain terkait jaminan hidup, pembangunan hunian tetap (huntap), serta percepatan penyelesaian Sabo Dam di Tukka.
Wapres mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan warga.
Ia menegaskan berbagai kendala dan keluhan masyarakat terdampak menjadi hal penting yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah.
Baca Juga:
Wapres Gibran Tak Duduk di Samping Prabowo pada Sidang Kabinet Jadi Bahasan Warganet, Ini Kata Istana“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani,” ujar Wapres.
Terkait jaminan hidup, warga berharap dukungan pemerintah tetap diberikan selama mereka menjalani masa pemulihan pascabencana.
Sementara untuk huntap, masyarakat meminta kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Wapres mengatakan pembangunan huntap saat ini masih dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh warga terdampak menerimanya.
Baca Juga:
Gibran Tinjau Layanan Jantung hingga BPJS di RSUD Siti Fatimah, Minta Mutu Pelayanan Terus Ditingkatkan“Mohon maaf ya Bu. Memang terkait huntap, saat ini pembangunan masih dilakukan bertahap, sehingga belum semua menerima. Tapi saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan sehingga semua warga terdampak bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” tambah Wapres.
Selain persoalan tempat tinggal dan jaminan hidup, warga juga meminta pembangunan Sabo Dam di Tukka segera diselesaikan.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengendalikan aliran material sekaligus mengurangi risiko bencana apabila kondisi serupa kembali terjadi.
Wapres menyampaikan pembangunan infrastruktur pengendali bencana menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu terus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat.
Usai mendengarkan aspirasi warga, Wapres meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga terkait memastikan kebutuhan yang disampaikan masyarakat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Setelah menemui warga, Wapres melanjutkan perjalanan untuk meninjau pembangunan Sabo Dam Hutanabolon di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Jembatan Garoga 2 di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang berperan dalam pemulihan akses sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana.
Wapres menekankan pembangunan kedua infrastruktur tersebut harus diselesaikan sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan konstruksi.
“Pemulihan tidak boleh hanya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Infrastruktur yang dibangun harus membuat masyarakat lebih terlindungi menghadapi risiko bencana berikutnya,” tegasnya.
Dalam peninjauan Sabo Dam Hutanabolon, Wapres melihat perkembangan pembangunan infrastruktur pengendali aliran material yang ditujukan untuk mengurangi risiko bencana di kawasan tersebut.
Berdasarkan panel penjelasan yang disajikan Kementerian PU, progres fisik pembangunan Sabo Dam di Sungai Tukka mencapai 26 persen dari rencana awal 29 persen.
Sementara itu, pembangunan Jembatan Garoga 2 di Tapanuli Selatan merupakan bagian dari penanganan mendesak pada koridor Sibolga–Batangtoru–Padang Sidempuan sepanjang 65 kilometer.
Per 2026, progres fisik paket pembangunan tersebut mencapai 44,93 persen dengan target penyelesaian atau PHO pada 31 Desember 2026.
Wapres menilai Jembatan Garoga 2 menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat karena menghubungkan kawasan sekaligus mendukung mobilitas, termasuk aktivitas ekonomi dan pelayanan sehari-hari.
“Terbukanya kembali akses sangat penting bagi masyarakat. Tapi pekerjaan tidak boleh berhenti pada jembatan. Penanganan sungainya juga harus kita tuntaskan agar masyarakat lebih terlindungi,” tutur Wapres.
Melalui peninjauan tersebut, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur pascabencana terus berjalan sesuai target dan kebutuhan di lapangan.(*)