Iran Enggan Setop Program Nuklir, Siap Hadapi AS tetapi Buka Peluang Negosiasi

KETIK, JAKARTA – Iran menegaskan tidak akan menghentikan program pengayaan uranium dan siap menghadapi Amerika Serikat (AS) secara militer. Meski demikian, Teheran tetap membuka peluang negosiasi sebagai jalur diplomasi di tengah ketegangan kedua negara.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammed Eslami, mengatakan pengayaan uranium merupakan bagian mendasar dari industri nuklir negaranya. Karena itu, Iran menolak desakan AS agar mengurangi kapasitas pengayaan uranium maupun menyerahkan persediaan uraniumnya.

“Pengayaan adalah bagian integral dari proses nuklir, dan kami tidak akan meninggalkannya dengan cara apa pun. Bagaimana Anda bisa mengeklaim memiliki industri nuklir jika Anda tidak memiliki titik awal dari prosesnya? Industri nuklir adalah kekuatan pendorong ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Eslami, Kamis, 8 Oktober 2026, dikutip dari laman Al Arabiya.

Program nuklir Iran selama bertahun-tahun menjadi sumber perselisihan dengan AS, Israel, dan sejumlah negara Barat. Mereka menuding Teheran mengembangkan kemampuan nuklir yang berpotensi digunakan untuk membuat senjata.

Sorotan internasional semakin meningkat setelah Iran memperkaya uranium hingga 60 persen. Tingkat tersebut jauh melampaui batas 3,67 persen yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen belum mencapai tingkat sekitar 90 persen yang umumnya dikaitkan dengan uranium tingkat senjata. Namun, tingkat pengayaan tersebut meningkatkan kekhawatiran internasional karena secara teknis memperpendek tahapan yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengayaan lebih tinggi.

Iran berulang kali membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir dan menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari JCPOA pada 2018. Trump menilai kesepakatan tersebut memiliki kelemahan karena tidak mencakup pembatasan program rudal balistik Iran dan pengaruh Teheran di kawasan.

Setelah menarik diri dari kesepakatan, Washington kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Teheran kemudian secara bertahap mengurangi kepatuhannya terhadap sejumlah pembatasan dalam perjanjian tersebut, termasuk batas pengayaan uranium.

Di tengah perselisihan nuklir, Iran juga menyatakan akan meningkatkan kemampuan militernya, khususnya jangkauan rudal. Juru Bicara Angkatan Darat Iran, Mohammad Akraminia, mengatakan evaluasi selama perang mendorong negaranya untuk memperluas jangkauan persenjataan tersebut.

“Selama perang ini, kami menyimpulkan bahwa kami benar-benar harus meningkatkan jangkauan rudal kami, dan kami sekarang telah bergerak ke arah itu,” kata Akraminia dalam wawancara dengan kantor berita Fars, Ahad, 4 Oktober 2026.

Ia menyebut keberadaan pasukan AS sekitar 1.000 kilometer dari pantai Iran menjadi salah satu pertimbangan dalam peningkatan jangkauan rudal.

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran sekaligus pemimpin tim negosiasi negara tersebut, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan Teheran siap menghadapi AS di medan militer. Namun, ia juga menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan Iran.

“Kami hadir di medan perang militer dengan semua kekuatan kami dan kami akan menghadapi mereka dengan kejutan-kejutan baru, dan kami menggunakan alat diplomasi untuk membangun keunggulan kami di bidang militer dan memberlakukan hak-hak rakyat Iran,” ujar Ghalibaf, seperti dilaporkan kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim.(*)