KETIK, JAWA TIMUR – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Jumlah tersebut naik Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.446.880,68.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah, Minggu, 22 November 2026.
Khofifah menjelaskan, penetapan UMP 2027 mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi Jawa Timur sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen.
Menurutnya, kenaikan upah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha serta kesempatan kerja di Jawa Timur.
Baca Juga:
Tok! UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen Jadi Rp 2,65 Juta“Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Selain indikator ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak di Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Dengan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio pada 2026 yang sebesar 65,38 persen.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” pungkasnya. (*)